Oleh Hilma Fanniar Rohman
DARI setiap bangku sekolah, tersimpan harapan bangsa. Di balik setiap buku tulis, tergores impian anak-anak Indonesia. Pendidikan bukan sekadar kegiatan rutin belajar di sekolah ia adalah fondasi masa depan. Maka, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan merata bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan moral dan konstitusional.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 menjadi momentum penting ketika Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Empat program prioritas diluncurkan: perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, pemberian insentif bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat, dan bantuan pendidikan untuk guru yang belum berkualifikasi S1 atau D4.
Program ini bukan sekadar simbol pembangunan. Ia adalah ikhtiar strategis untuk mewujudkan ruang-ruang kelas yang setara di seluruh penjuru negeri.
Dalam dunia pendidikan Indonesia, kesenjangan masih menganga. Temuan PISA 2022 menunjukkan skor literasi siswa Indonesia menurun meski peringkat membaik secara relatif peringkat 39 dari 41 negara peserta. Di saat yang sama, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh KPK mencatat indeks integritas pendidikan hanya mencapai 69,5 masih berada di level “korektif”.
Kesenjangan ini juga terkonfirmasi di lapangan. Dinas Pendidikan di Buleleng, Bali, mencatat masih banyak siswa SMP yang belum lancar membaca, namun sudah sangat akrab dengan media sosial. Ini ironi nyata. Sumber daya digital yang seharusnya mendukung pembelajaran justru menjauhkan anak-anak dari literasi dasar.
Di tengah tantangan itu, PHTC hadir sebagai respon yang konstruktif dan terukur. Bukan hanya untuk menambal kekurangan, melainkan menata ulang arah pembangunan pendidikan nasional.
Empat Pilar Perubahan
PHTC menekankan pendekatan sistemik yang berakar dari realitas pendidikan kita hari ini:
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Pendekatan swakelola yang digunakan dalam program ini bukan semata strategi teknis, melainkan pendekatan sosial. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan sekolah, rasa memiliki tumbuh. Sekolah bukan lagi institusi pemerintah, tetapi jantung dari komunitas.
Digitalisasi Pembelajaran. Distribusi papan interaktif dan integrasi platform Ruang Murid menjadi langkah penting di era transformasi digital. Namun, teknologi tidak bisa menggantikan peran guru. Karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi kunci agar transformasi ini tak hanya menyentuh permukaan.
Insentif untuk Guru Non-ASN. Guru honorer, yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah, akhirnya mendapat perhatian yang layak. Insentif ini bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi bentuk pengakuan negara atas pengabdian mereka.
Bantuan Pendidikan bagi Guru Belum S1/D4. Kualitas pendidikan tidak akan melampaui kualitas guru. Karena itu, mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru adalah investasi jangka panjang untuk mutu pembelajaran yang lebih baik.
Membangun Ekosistem yang Kolaboratif
Pendidikan bukan semata urusan pemerintah. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Peran orang tua, masyarakat, media, dan sektor swasta tidak bisa dikesampingkan.
Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan harus difasilitasi oleh sekolah. Tidak cukup dengan menghadiri rapat komite, tapi melalui dialog aktif dan partisipasi bermakna. Literasi digital bagi orang tua juga penting, terutama menghadapi wacana pembatasan akses media sosial untuk anak-anak sebuah kebijakan yang sedang digodok pemerintah.
Kolaborasi lintas sektor juga perlu diperkuat. Kementerian lain, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha dapat berkontribusi sesuai perannya. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan beasiswa, infrastruktur, atau pelatihan vokasional di daerah tempat mereka beroperasi.
Menyemai Keadilan
Pendidikan yang bermutu haruslah adil. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnis, agama, atau lokasi geografis, berhak mendapatkan pengalaman belajar terbaik.
