Ke depan, Kemenkum Jateng akan terus bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan JDIH di kabupaten/kota, Sekretariat DPRD, Perguruan Tinggi dan desa di Jawa Tengah.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berharap penghargaan ini dapat meningkatkan mutu dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, utamanya di desa. “JDIH ini memang kita dorong di desa. Supaya permasalahan-permasalahan hukum, taat Hukum itu benar-benar menjadi sebuah komitmen,” kata Taj Yasin.
Sehingga, lanjut Taj Yasin, produk hukum yang diterima masyarakat bukan hanya mengenai benar atau salah, namun dokumen hukum bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu membuat Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
“Artinya maju, ya harus berkelanjutan. Kalau kita mau berkelanjutan, maka kita harus tahu aturan, dokumentasi itu harus muncul,” jelas Taj Yasin.
Wagub menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan JDIH harus semakin diperkuat dengan kegiatan sosialisasi, guna membangun kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan, dokumen dan informasi hukum.
Ning S
