SEMARANG (SUARABARU.ID) – Di tengah ketidakpastian geopolitik global, perekonomian Jawa Tengah tetap tumbuh positif pada Triwulan I 2025. APBN berperan strategis sebagai instrumen fiskal yang responsif, mendorong infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
Tercatat, perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan kinerja positif. Hal ini terlihat pada Triwulan IV 2024 dimana ekonomi provinsi ini tumbuh sebesar 4,96% secara tahunan (yoy), mencerminkan ketahanan dan geliat ekonomi daerah yang stabil di tengah dinamika nasional dan global.
Selain itu, stabilitas harga juga masih terjaga dimana laju inflasi per Maret 2025 tercatat sebesar 1,43% (mtm) dan 0,75% (yoy), menandakan pengendalian harga yang cukup efektif. Sementara itu, sentimen masyarakat terhadap perekonomian tetap tinggi.
“Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah berada di level 116,3 pada Maret 2025, jauh di atas batas optimis di angka 100,” kata Kepala Bidang PPAII Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Iman Widhiyanto, dalam keterangan persnya, Rabu 30 April 2025.
Dari sektor pertanian dan perikanan daya beli masyarakat tetap kuat, dimana Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat naik ke level 113,73, menandakan peningkatan kesejahteraan petani di tengah dinamika harga pangan.
Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) sedikit terkontraksi ke angka 100,50, namun masih menunjukkan daya beli nelayan yang relatif stabil. Dengan tren positif ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor.
Dari sisi perkembangan kinerja fiskal regional, kinerja APBN di Jawa Tengah hingga Maret 2025 menunjukkan hasil positif dan memberikan sinyal optimis terhadap ketahanan fiskal regional. Total penerimaan negara tercatat mencapai Rp 26,44 triliun atau 20,43% dari target.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 26,34 triliun atau 25,21% dari pagu anggaran. Dengan demikian, Jawa Tengah berhasil mencatatkan surplus APBN sebesar Rp 106,07 miliar yang menjadi indikasi pengelolaan fiskal yang efisien serta menambah ruang fiskal untuk mengantisipasi dinamika ekonomi ke depan.
“Kontributor utama penerimaan berasal dari sektor perpajakan yang meliputi pajak dalam negeri serta kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp 24,42 triliun atau 19,73% dari target. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja kuat dengan realisasi sebesar Rp 2,02 triliun, setara 35,63% dari target tahunan,” kata Iman menjelaskan.
