blank
KPPMPI menggelar kegiatan rembuk pangan pesisir di Kabupaten Pemalang dengan mengundang para nelayan sekitar belum lama ini. foto : KPPMPI

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mencanangkan penggabungan atau merger PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Terbaru, Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, menyampaikan proses merger kedua perusahaan tersebut sudah kick off dengan terbentuknya jajaran direksi Holding Integrasi Maritim.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Kesatuan Pemuda Pesisir dan Mahasiswa Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, berharap mergernya perusahaan pelayaran dan kepelabuhan mampu menjawab persoalan sistem logistik perikanan.

“Kita membayangkan di masa depan, hilirisasi perikanan jauh lebih baik dari sekarang. Mengingat diprediksi pada tahun 2045, Indonesia jumlah penduduknya mencapai 300 juta jiwa. Maka tentu membutuhkan pemenuhan rantai pasok pangan yang baik,” kata Hendra, Rabu 12 Maret 2025.

Dirinya menjelaskan, rantai pasok perikanan diharapkan mampu menggerakkan alur produksi mulai dari ikan ditangkap atau didaratkan hingga sampai ke konsumen baik dalam negeri maupun ekspor. Kata Hendra, perbaikan ini akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan lainnya, termasuk terbukanya peluang lapangan kerja.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memiliki Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang kemudian diperkuat dengan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan Distribusi ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kendati demikian, menurut Hendra masih belum maksimal dalam implementasinya, mengingat keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh KKP. Oleh karena itu, perlu terbangun nantinya  hubungan yang baik antara KKP dengan Holding Integrasi Maritim, Sehingga akan terbangun konektivitas produksi dengan distribusi perikanan.

“Kami berharap wacana ini mampu mendorong hilirisasi perikanan  yang lebih efektif dan optimal, mengingat bayangan kami akan adanya perbaikan dan penambahan baik dari segi kapasitas maupun fasilitas penunjang logistik perikanan,” ujar Hendra

Adanya hal tersebut di atas akan menjawab persoalan ketidakstabilan stok ikan dan harga jual yang selama ini dihadapi oleh industri pengolahan hasil perikanan. Sekaligus persoalan tidak terserapnya hasil tangkapan nelayan, yang kita ketahui bersama masih terjadi di 2024.

Sebagai contoh, kata Hendra, adanya kejadian dibuangnya ikan oleh nelayan di Jembrana dan Banda Aceh karena harga anjlok dan tidak terserapnya hasil tangkapan nelayan tuna di Morotai menggambarkan akibat dari kurang siapnya sistem logistik perikanan.