Acara kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan dana transfer pusat ke daerah itu dipimpin oleh Mohammad Toha. Hadir pula di acara tersebut bupati atau wakil bupati dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi berpesan bahwa di tahun pertama masa kepemimpinannya adalah menuntaskan layanan-layanan dasar bagi masyarakat. Maka kesejahteraan warga Jawa Tengah menjadi prioritas.
Pada kesempatan itu Ahmad Luthfi juga mendorong bupati serta wali kota untuk menekan belanja pegawai. Namun hal itu tak mudah dalam jangka dekat ini, mengingat para kepala daerah mendapatkan “warisan” tenaga honorer dari pemerintahan sebelumnya.
Belanja pegawai dari APBD yang diharapkan berada di kisaran 30 persen atau lebih sedikit. Kenyataannya, ada sejumlah wilayah dengan kebutuhan anggaran belanja pegawai hampir 40 persen dibandingkan kekuatan APBD.
“Kalau ada belanja pegawainya 40 persen (dari APBD), bupatinya apa ndak klepek-klepek habis anggaran untuk belanja pegawainya,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyampaikan, turut mendorong adanya seleksi kembali untuk PPPK. Hal yang menjadi catatannya adalah, saat seleksi sebelumnya, tidak semua pemerintah kabupaten dan kota maupun lembaga hingga kementerian tidak membuka formasi sesuai dengan data yang ada di data base BKN.
Hal itu besar alasannya karena kemampuan anggaran. “Ini mau diselesaikan di tahap 2. Minta pada semua Pemda, kementerian, dan lembaga banyak (honorer) yang tidak masuk maka formasinya dibuka. Disesuaikan catatan yang ada di data base (BKN),” ujar Toha.
Toha bersyukur pada kesempatan itu hadir bupati maupun wali kota sehingga saat ini bisa mempersiapkan. Tujuannya, tak ada lagi kisruh honorer dan seleksi PPPK ini ke depannya.
Hery Priyono
