blank
Kepala KPP Pratama, Nurul Hidayat dan staf usai dialog di Radio Kartini Jepara yang dipandu oleh Nasya Achmad, Kamis (12/12-2024) siang.. Foto: Hadepe

JEPARA (SUARABARU.ID) – Kejahatan siber dalam bentuk penipuan akhir-akhir ini mulai  menyasar wajib Pajak di Jepara.  Modusnya dengan menggunakan berbagai macam platform digital dengan mengatasnamakan petugas pajak untuk mendapatkan data pribadi.  Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KPP Pratama, Nurul Hidayat saat dialog di Radio Kartini Jepara yang dipandu oleh Nasya Achmad, Kamis (12/12-2024) siang.

Ia kemudian mencontohkan modus penipuan dengan menggunakan  WA yang kemudian menghubungi wajib pajak dengan mengatasnamakan Direktorat Jendral Pajak untuk meminta pembaharuan data wajib pajak  yang tidak sesuai / ada kekurangan data.

“Karena itu saya harapkan warga untuk waspadai terkait dengan pesan-pesan  dari nomor yang tidak dikenal. Pastikan warga tidak memberikan data sensitif seperti nama ibu kandung ,   NIK dan No. NPWP,” ujar Nurul Hidayat. Sebab data-data itu bisa digunakan untuk membobol E-Banking kita, tambahnya

Ia juga minta jika ada  warga yang  ragu atas pesan yang diterima, bisa minta informasi ke KPP Pratama. “ Jika ada yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, pasti akan dikirimkan dalam bentuk surat,” terangnya. Sedangkan  WA resmi KPP Pratama atau Direktoral Jenderal   ada centang biru. Biasanya  hanya untuk informasi atau pemberitahuan yang bersifat umum, tambahnya

Ia juga mengungkapkan, walaupun jumlahnya relatif kecil, saat ini sudah ada beberapa sajib pajak yang tertipu. “Kami juga sudah melaporkan ke Komdigi nomor-nomor yang telah disalahgunakan untuk diblokir.,” ujar Nurul Hidayat.

Modus dapat wa untuk abdute data downd loud APK. Dari aplikasi APK dapat doialnbil datanya, gtermasuk E Banking

Ia juga minta wajib pajak segera melaporkan SPP Tahunan. “ Sementara  untuk tahun ini target mudah mudahan tercapai seratus persen hingga bisa memberikan sumbangan pada pada APBN. “Jumlahnya akan kembali dalam bentuk program yang bersumber dari  dana pemerintah pusat yang jumlahnya jauh lebih besar,” terangnya

Hadepe