Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Indonesia telah diselenggarakan beberapa kali sejak Tahun 2015. Sampai sekarang, jumlah provinsi peserta Pilkada serentak terus berkembang. Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, pertamakalinya digelar Tahun 2005.
Namun untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia, pertama kalinya digelar pada Tahun 2015. Pilkada, merupakan proses pemilihan pemimpin secara demokratis. Di Indonesia ,sejak lama untuk memilih Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, Pilkada menjadi satu diantara unsur terpenting dalam kemajuan sebuah daerah.
Hari Rabu besok (27/11/24), masyarakat pemilih di Indonesia akan kembali melangsungkan Pilkada. Yakni untuk memilih Kepala Daerah baik Gubernur sebagai Gubenur, Bupati di wilayah Kabupaten maupun Wali Kota untuk Kota Madya. Pilkada, merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.
Tujuan Pilkada, untuk menyeleksi para pemimpin Pemerintahan Daerah, Pilkada juga sebagai sarana mengelola konflik, transisi pergantian pemimpin. Jika tanpa proses Pilkada yang sudah diatur sedemikian rupa melalui UU Nomor 10 Tahun 2016, maka niscaya pergantian kekuasaan akan liar dan terjadi konflik antar warga. Dengan demikian, proses Pilkada diharapkan menjadi sarana peredam dan manajemen konflik, karena saluran demokrasi sudah dibuka dan siapkan secara adil, transparan oleh KPU. Sehingga seluruh perbedaan yang terjadi di masyarakat, diharapkan tidak menjadi konflik yang dapat memecah belah kerukunan antarwarga masyarakat, saudara, tetangga, dengan hanya karena beda pilihan.
Baru saja ada berita mengejutkan, ada tiga siswa taman kanak-kanak (TK) di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dikeluarkan dari sekolah, diduga karena pilihan politik orangtuanya berbeda. Ketiga siswa TK tersebut, dikeluarkan usai beda pilihan bupati dengan yayasan yang mengelola sekolah. Salah satu wali murid yang anaknya dikeluarkan, mengaku dirinya enggan mengikuti perintah yayasan, untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu di pemilihan bupati Rembang 2024 (sumber https://www.kompas.tv/regional)
Mendengarnya menjadi aneh, mengapa masih saja ada masyarakat yang berpola pikiran picik di era demokrasi yang terus berkembang. Bahkan bangsa Indonesia indeks demokrasinya mengalami kemajuan yang signifikan, dibandingkan dengan negara di Asia lainya. Sebagaimana penelitian yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal Februari 2022, menunjukkan, skor rata-rata Indonesia pada indeks itu mencapai 6,71. Dari skala 0-10, makin tinggi skor, makin baik kondisi demokrasi suatu negara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan dalam sebuah pertemuan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII di Balikpapan, Selasa (4/6/2024), bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah.
Tito menambahkan, Pilkada serentak diharapkan dapat mengurangi potensi konflik vertikal dan horisontal dalam sistem pemerintahan, Tito juga meminta pentingnya peran serta dari berbagai pihak, termasuk KPU, pengawas, pemerintah, keamanan, media, partai politik, kandidat, dan masyarakat, Semua pihak harus bekerja secara orkestra, untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan netral.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, setiap perbedaan pendapat mengandung potensi konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konflik tidak berujung pada kekerasan. Tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan KPU dan Proses kampanye yang dimulai dari 25 September 2024 – 23 November 2024, tentunya dengan berbagai dinamika perbedaan, persaingan, suhu politik yang sempat memanas antar Paslon, Timses bahkan antarwarga semunya akan ditentukan Rabu besok Tanggal 27 November 2024. Setelah ditutup pemungutan pada Pukul 13.00 dan dimulai penghitungan, akan segera terlihat siapa kira-kira yang akan terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubenrnur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota.
Sebagaimana tujuan Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat, untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan, intimidasi, iming-iming politik uang dan juga sebagai proses transisi pergantian pemimpin agar tidak terjadi konflik, maka usai Pilkada dan terpilih pemimpin, harusnya seluruh perbedaan, ketegangan suhu politik atau bahkan potensi ketidakrukunan, harus juga berakhir, berangkulan kembali untuk bersama-sama mendukung Kepala Daerah yang terpilih.
Demikian juga Kepala Daerah yang terpilih, harus benar-benar menjadi pemimpin seluruh masyarakat di daerah, mampu mengayomi seluruh rakyat baik yang memilih atau yang tidak memilihnya. Karena Pilkada hanya menjadi sarana demokrasi, bukan untuk memetakan mana warga yang suka dan yang tidak. Jadi pemimpin harus merangkul bukan memukul yang tidak mendukung. Senada dengan penulis, Guru Besar FISIP Universitas Lampung menyebutkan Prof. Arizka Warganegara, SIP, MA, PhD menyebutkan, kita harus memahami bahwa demokrasi adalah cara bukan tujuan. Walaupun cara dan tujuan harus selaras dengan etika (fatsoen) politik, oleh sebab itu demokrasi sebagai cara, maka seharusnya pemilih lebih bisa memaknai ajang Pilkada secara riang gembira, memaknai perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi.
Agar Pilkada menjadi pesta yang menggembirakan diharapkan juga jika ada pernyataan dari setiap Paslon agar menghormati, menerima dan mendukung siapapun yang terpilih untuk memimpin agar lebih maju dan berkembang Daerahnya. Pertnyataan seperti itu mempunyai energi pemersatu dan penyejuk bagi masing-masing pendukung yang selama masa kampanye sempat berbeda dan bersitegang. Paslon yang berani menyatakan seperti itu adalah bukti pemimpin yang siap menang dan siap kalah dan mereka adalah tokoh sejati bahkan seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan kerukunan umum dan kemajuan bangsa. Mari berusaha dan berdoa semoga Pilkada 2024 ini berjalan demokratis, aman tertib, kondusif. (Dr. Ali Mahbub, S.Pd.I, M.Pd. Lulusan Program Doktor UNU Surakarta, Pengurus Lakpesdam PWNU Jateng, Dosen STAIMAS Wonogiri, Mantan Ketua Bawaslu Wonogiri 2018-2023)
