WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Kontingen Kabupten Wonogiri yang ditolak tidak boleh bertanding di event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Provinsi jateng, dinilai sebagai hal yang memprihatinkan. ”Menjadi keprihatinan kita bersama,” tegas Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Wonogiri, Reni Toliriana.
Penegasannya ini, disampaikan Senin (11/11/24), saat tampil menyampaikan sikap akhir fraksinya di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Kata Reni, gagalnya Kontingen Kabupaten Wonogiri yang ditolak mengikuti Popda SD-SMP, ini menjadi keprihatinan bersama. ”Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi adik-adik atlet, maupun orang tua atlet,” tegasnya.
Karena, tambah Reni, mereka sudah lama mempersiapkan diri dengan berkorban waktu, beaya dan tenaga untuk mengikuti Popda Provinsi. Permasalahan utamanya, adalah keteledoran dari pihak Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata (Diporapar) Kabupaten Wonogiri, yang tidak mendaftarkan atlet Kabupaten Wonogiri dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor), pada Simpora Jawa Tengah.
”Selain itu, kami melihat permasalahan tidak adanya koordinasi yang konkret antara Diporapar dengan Dinas Pendidikan, dalam melibatkan komponen yang ada. Yaitu MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan).
Menurut Reni, seandainya koordinasi itu berjalan dengan baik, tentunya peristiwa kegagalan Kontingen Kabupaten Wonogiri dalam mengikuti multi event Popda Provinsi tidak akan terjadi.
Ilegal
Sebagaimana diberitakan, sebanyak 107 atlet pelajar SD-SMP yang menjadi Kotingen Kabupaten Wonogiri, telah menjalani upacara pelepasan. Tapi malangnya, saat tiba di GOR Jati Diri Semarang, kehadirannya ditolak tidak bolah mengikuti event bergengsi Popda Provinsi Jateng Tahu 2024. Oleh Panitia Popda Jateng, kehadirannya dianggap ilegal, sebab tidak pernah didaftarkan sebagai peserta Popda Jateng.
Para tokoh olahraga di Kabupaten Wonogiri, menyatakan, itu menjadi preseden buruk. Kabupaten Wonogiri dalam hal ini telah dipermalukan di tingkat Provinsi Jateng. Bisa menjadi bahan tertawaan dari 34 kontingen kabupaten/kota yang mengikuti Popda Jateng.
Mereka menilai, Disporapar Kabupaten Wonogiri tidak bersikap profesional, dan sepertinya kompetensinya perlu dipertanyakan. Mengingat pengiriman Kontingen Olahraga ke Popda telah menjadi agenda rutin tahunan. Terkait ini, Kepala Disporapar Wonogiri, Haryanto, tidak merespon ketika dimintai kofirmasinya oleh awak media.
Meski demikian, atas kebijakan Panitia Popda Jateng, kedatangan para atlet Kabupaten Wonogiri tersebut akhirnya diperbolehkan ikut bertanding sebatas partisipasi. Artinya, bila mendapatkan prestasi tidak diakui oleh panitia Popda dan tidak diberikan gelar kejuaraan. Menyikapi perlakukan tersebut, sejumlah atlet ada yang langsung kembali pulang ke Wonogiri.
Tapi yang bertahan di Semarang dan tetap ikut bertanding sebagai penggembira, ini dianggapnya sebagai bentuk latihan tanding untuk menambah pengalaman. ”Atlet pencak silat dan wushu dari Wonogiri tetap ikut bertanding, tidak pulang,” kata Suhu Pelatih Silat Anak Naga, Eko.(Bambang Pur)
