“Permasalahan rantai pasok yang panjang juga menjadi tantangan bagi komoditas beras. Sementara itu, produk hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, juga dihadapkan pada produksi yang tidak merata dan rentan dengan anomali cuaca dan hama,” kata Deputi Kepala Perwakilan KPw BI Jateng, Ndari Surjaningsih, dalam keterangan persnya.
Merespon hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah bersama dengan TPID di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Jawa Tengah.
HLM yang mengusung tema Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, dilaksanakan di ballroom Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis 26 September 2024.
HLM dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kepala Daerah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik, Kanwil Perbendaharaan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Jawa Tengah.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menekankan bahwa strategi inovatif dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan. Kecukupan komoditas pangan, terutama beras, perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga pangan selama Pilkada 2024 melalui operasi pasar yang masif dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada kelompok rentan.
“Diimbau kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani serta penyuluh pertanian dalam intensifikasi lahan, mengoptimalkan digital farming, memanfaatkan lahan tidur, memperluas urban farming serta perlunya menyusun neraca pangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan urgensi penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi serta inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end.
“Inovasi dari hulu ke hilir dimaksud harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong perluasan jangkauan distribusi,” katanya dalam kesempatan tersebut.
Optimalisasi BUMD dan BUMP perlu ditingkatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan menjadi offtaker dalam menyerap pasokan yang berlebih. Lebih jauh, untuk menjaga kecukupan pasokan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperluas tidak hanya mencakup antarprovinsi, melainkan juga antar-kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Melalui penyelenggaraan HLM dan Rakorwil tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi diantara stakeholder di Jawa Tengah sehingga dapat memberikan solusi yang inovatif dan efektif guna mengatasi tantangan ketahanan pangan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi lokal, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas harga pangan,” katanya.
Hery Priyono
