Secara simbolis Wali Kota Muchamad Nur Aziz menyerahkan bantuan biaya pengurusan legalitas tanah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kampung Gumuk Sepiring. (Bag Prokompim, Pemkot Magelang)

MAGELANG (SUARABARU.ID) – Pemkot Magelang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Magelang menyerahkan bantuan biaya pengurusan legalitas tanah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kampung Gumuk Sepiring.

Bantuan senilai Rp.29.250.000 secara simbolis diserahkan Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz di Mushala Kampung Gumuk Sepiring, Kelurahan Tidar Utara, beberapa hari lalu.

Dia menegaskan, dengan legalitas ini maka kepemilikan tanah warga terjamin secara hukum.

“Dengan adanya sertifikat, jadi kepemilikan tanah dari warga terjamin hukum dan Undang-undang. Bantuan ini adalah cara yang baik, hasil kerjasama Pemkot Magelang, Baznas dan BPN,’’ Dokter Aziz.

Pihaknya berharap semua tanah milik warga di Kota Magelang mengantongi legalitas sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto menjelaskan, sertifikat kepemilikan tanah yang dihuni warga Gumuk Sepiring sejauh ini masih atas nama pemilik lama.

Dengan bantuan tersebut, maka warga akan lebih mudah mengurus hingga balik nama.

“(Kepemilikan tanah) secara legalitas memang belum begitu kuat. Tanah sudah dibeli warga tapi sertifikat masih atas nama pemilik lama, jadi harus dibaliknama,” jelasnya.

“Sedikit terlambat karena ketika akan diurus warga, (pemilik lama) meninggal dunia. Solusinya Baznas bisa membantu sepenuhnya biaya pengurusan. Jadi masalah anggaran bisa terbantu,” lanjut Bowo.

Menurut Bowo, ketika sertifikat sudah baliknama maka selanjutnya bisa lebih mudah untuk “dipecah” sesuai jumlah KK.

Sebagai informasi, Kampung Gumuk Sepiring adalah kawasan permukiman warga berbasis komunitas. Warga sebagian besar bekerja sebagai buruh, pemulung dan lainnya. Sebelumnya, mereka secara swadaya membeli tanah di kawasan tersebut. Pemkot Magelang pun telah memberikan bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga pembangunan akses jalan dan fasilitas lainnya. (prokompimkotamgl)