SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menerapkan sistem Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menjangkau pelayanan kesehatan masyarakat hingga tingkat RW.
Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam mengatakan penerapan ILP di Ibu Kota Jawa Tengah sendiri telah dimulai sejak 1 Juni 2024.
“Sebetulnya Integrasi Pelayanan Primer ini sudah kami siapkan sejak tahun 2023, bahkan konsep untuk melakukan assessment atau penilaian dari skrining itu sudah kita persiapkan sejak tahun 2023. Kami buat bukunya, kemudian kami sosialisasikan di bulan November 2023 ke seluruh puskesmas di kota Semarang,” ujar Hakam, Kamis 4 Juli 2024.
Meski telah melakukan persiapan secara matang, ILP ini baru dapat diimplementasikan Dinas Kesehatan pada 1 Juni 2024.
“Ternyata membuat suatu isian untuk skrining itu tidak mudah, tapi kami nyengkuyung bareng semua bidang di Dinas Kesehatan membuat beberapa pertanyaan yang menjurus dalam skrining. Mulai dari usia, jenis kelamin, kemudian akan mengarahkan ke berbagai macam penyakit yang menjurus ke usia tersebut,” imbuh Hakam.
Kota Semarang, lanjut Hakam, sebenarnya telah terbiasa melakukan skrining kepada masyarakat. Apalagi Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki kegiatan bernama Lawang Sewu (Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu) yang berjalan sejak tahun 2021.
“Program Lawang Sewu ini kemudian kita tata dengan baik, ada toolsnya dengan MSN (Mentari Sehat Nusantara). Sehingga skriningnya bisa by name by address. Nantinya bisa terlihat di catatan medis digital masing-masing masyarakat Kota Semarang,” jelas Hakam.
Dengan inovasi tersebut, kata Hakam, secara tidak langsung Integrasi Layanan Primer (ILP) antara Posyandu, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Utama rupanya telah terintegrasi dengan baik pelayanannya.
“Kalau dulu pelayanan di posyandu masih terkotak-kotak, terpisah antara balita sendiri, remaja, bahkan lansia sendiri, sekarang sudah jadi satu,” kata Hakam.
Kemudian selanjutnya, ketika di posyandu primer ini dibutuhkan layanan yang tidak ada di posyandu mana bisa dikonsultasikan ke Pustu. Apabila tidak ada di Pustu maka akan dirujuk ke Puskesmas Utama, berjenjang hingga Rumah Sakit.
“Inilah yang namanya integrasi layanan primer,” imbuh dia.
Setelah integrasi layanan primer dinilai berhasil di tingkat tersebut, imbuh Hakam, maka mulai 1 Juni 2024 akhirnya layanan terintegrasi ini merambah hingga Rukun Warga (RW).
“Kita masuk ke RW-RW. Misal di Puskesmas Purwoyoso memiliki dua kelurahan, masing-masing kelurahan memiliki 7 atau 10 RW maka akan didatangi per RW. Ini sudah mulai di 1 Juni 2024 ini,” terangnya.
Hakam menyebut, sejauh ini posyandu primer dan layanan hingga RW ini berjalan dengan baik. Meski demikian, pihaknya tetap terus melakukan evaluasi dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
“Nanti kita lihat evaluasinya bagaimana. Dari dugaan-dugaan penyakit yang didapati di Posyandu, kemudian yang harus dibuktikan. Misalnya curiga hamil, maka harus di tespek di Pustu atau Puskesmas, tidak bisa di Posyandu. Rujukan-rujukan ini, komunikasi-komunikasi ini, maupun pemeriksaan lanjutan ini yang dibutuhkan masyarakat,” bebernya.
Ditanya respon masyarakat terhadap program ILP, Hakam mengaku respon masyarakat sangat luar biasa. “Ini karena Posyandu Primer ini kan konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi yang membantu registrasi, melakukan tensi, pemeriksaan adalah masyarakat. Namun sesuai tools MSN maka tetap ada pendampingan dari petugas Puskesmas,” jelas Hakam.
Pemerintah, kata Hakam, melakukan ILP tujuannya untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. “Jadi kalau misalnya ada penderita suatu penyakit, itu cepat terdeteksi sehingga saat masih dalam tahap awal, tata laksana pengobatannya lebih mudah dan lebih sempurna,” katanya.
Skrining yang dilakukan, tidak hanya skrining gula, tensi, kolesterol. Tapi juga penyakit infeksi seperti demam yang disebabkan dari DB, tipes, TBC, atau penyakit infeksi yang lain.
“Itu melalui tools MSN (Mentari Sehat Nusantara) akan diarahkan, apakah curiga ke arah infeksi. Misal kecurigaan ke arah TBC bisa dilanjutkan ke puskesmas untuk pemeriksaan dahak dan seterusnya,” papar dia.
Menurut Hakam, dengan adanya ILP hingga ke RW, deteksi dan penanganan dini suatu penyakit bisa dilakukan lebih cepat, dan pastinya mengurangi angka kesakitan dan angka kematian di Ibu Kota Jawa Tengah.
Hery Priyono
