SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Semarang menyatakan pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur akibat banjir memasuki tahap penghitungan.
Setelah terhitung total, bantuan alokasi dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) akan digelontorkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, mengatakan, dalam masa transisi pasca-banjir proses pendataan kerugian akibat kerusakan yang disebabkan bencana dilakukan bersama jajaran instansi teknis terkait.
“Tugas BPBD Kota Semarang melakukan asesment atau pendataan rumah yang rusak terdampak banjir, pendataan kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan,” kata Endro, Sabtu (23/3/2024).
Setidaknya terdapat tujuh rumah rusak terdampak banjir. Sementara itu, sebanyak 38 rumah masuk kategori parah justru akibat tanah longsor dan tertimpa pohon tumbang.
“Kerusakan rumah itu sedang kami hitung nilai kerusakannya, setelah itu kami ajukan usulan BTT,” katanya.
Pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, termasuk secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, dan pemerintah pusat.
Misalnya kerusakan Jalan Raya Kaligawe merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jalan Wolter Monginsidi di bawah kewenangan provinsi.
Menurutnya, masing-masing OPD teknis tersebut telah menghitung titik-titik kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Khusus di Kota Semarang, pihaknya akan mengajukan usulan BTT.
“Jalan rusak relatif cukup merata karena hujan lalu menimbulkan genangan dampaknya aspal mengelupas. Misalnya jalan milik kota dan perkampungan akan menjadi kewenangan OPD sesuai dengan bidangnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penanganan bencana harus dilakukan secara kolaboratif. Mbak Ita sapaan akrabnya mengatakan, penanganan bencana memerlukan banyak pihak yang bergabung.
“Ini sangat berarti sekali bagi kami, bagi masyarakat Kota Semarang karena tidak mungkin kami Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sendiri yang memberikan bantuan,” kata Mbak Ita.
Mbak Ita mengatakan, kolaboratif lintas instansi tersebut tak hanya dalam distribusi logistik bantuan saja. Koordinasi dengan sejumlah pihak tersebut menurutnya akan mempercepat proses penanganan hingga pasca-bencana.
“Setelah banjir juga akan dilakukan pembersihan, rehabilitasi rumah, dan fasilitas umum. Penanganan ini akan dilakukan secara kolaboratif. Nanti akan bersama-sama untuk melakukan penanganan pasca-banjir,” katanya.
Hery Priyono
