KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mendorong para kades mengelola dana desa secara baik dan benar agar bisa menggerakkan ekonomi serta mengangkat sektor usaha kecil menengah dan koperasi (UMKK).
Hendrar Prihadi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai membuka Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Jumat 1/3.
Acara yang diikuti 449 kades dan 26 camat se Kabupaten Kebumen itu juga dihadiri Bupati Kebumen Arif Sugiyanto serta Sekda Edi Rianto.
Menurut pria yang akrab disapa Hendi itu, para kepala desa saat ini menerima dana desa Rp 1 M- 1,5 M. Bahkan ada desa yang telah menerima dana desa hingga Rp 3 M. Dana desa yang besar tersebut perlu dikelola dengan baik dan transparan agar bermanfaat lebih besar untuk memajukan perekonomian wilayah.
Hendi pun mengacu kepada petunjuk Presiden Joko Widodo, manakala pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan baik dan benar, maka asas manfaatnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Bahkan sebagai tindak lanjutnya, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 2/2022 yang mengamanatkan belanja barang dari APBN dan APBD minimal 40 persen untuk produk dalam negeri dan UMKK.
Pihaknya mengingatkan kepada para kepala desa, saat ini RUU Pengadaan Barang dan Jasa sedang dibahas DPR. Bahkan kemungkinan tahun depan UU Pengadaan Barang dan Jasa itu telah berlaku sehingga dana desa juga harus mengikuti proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan e-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
“Saat ini kades perlu kita sosialisasikan karena sedang masa transisi. Begitu UU PBJ berlaku, maka proses pengadaan barang dan jasa di desa juga melalui e-katalog. Saya harap kepala daerah seperti pak Arif Sugiyanto ini menjadi pioner dan leader dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog,”tandas dia.
Hendi menandaskan potensi besar dari belanja pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari total APBN dan APBD 2023, jika 4.000 T dibelanjakan ke UMKK dan produk dalam negeri, maka akan menyerap 2 juta tenaga kerja dan itu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,5 persen.
Kepala LKPP RI itu juga memuji langkah Bupati Arif Sugiyanto bahwa di Kebumen sudah mencapai 47 persen belanja APBD diarahkan ke UMKM, baik produk maupun penyedia jasanya.”Saya kira yang dilakukan Kebumen ini layak kita apresiasi,”tandas Hendi.
Sementara itu Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menegaskan, adanya e-katalog dan e-procurement pada proses pengadaan barang dan jasa lokal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kebumen lebih baik dari provinsi dan nasional.
“Dengan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ini masyarakat yang secara langsung merasakan benar manfaatnya,”tandas Arif Sugiyanto.
Komper Wardopo
