PATI (SUARABARU.ID) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mendampingi Wakil Presiden Maruf Amin bersilaturahmi dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Ponpes Maslakul Huda Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Sabtu 27 Januari 2024.
Di pesantren itu, Wapres Maruf Amin dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dijamu oleh pengasuh Ponpes Maslakul Huda, KH Abdul Ghaffar Rozin dan para ulama setempat.
Silaturahmi itu dilakukan setelah sebelumnya rombongan melakukan ziarah ke makam Syekh Ahmad Mutamakkin dan KH Sahal Mahfudh yang lokasinya tak jauh dari pondok pesantren tersebut.
Nana Sudjana menjelaskan, ada beberapa hal yang dibahas dalam silaturahmi tersebut. Di antaranya terkait dengan ekonomi pesantren, kondusifitas pada tahun politik, dan sebagainya.
“Tadi juga membahas masalah politik. Tidak ada perpecahan, walaupun mempunyai pilihan masing-masing, tetapi rasa persatuan yang diutamakan,” katanya.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Maslakul Huda, KH Abdul Ghofar Rozin mengatakan, dalam bahasan silaturahmi itu, salah satunya menyinggung bahwa pesantren, umat.
Kemudian para santri diminta untuk tetap menjaga kondusivitas selama tahun politik, khususnya selama pelaksanaan tahapan Pilpres dan Pileg.
“Apa pun pilihannya, kedamaian umat itu perlu dikedepankan. Tidak ada arahan apa pun dari Wapres untuk memilih atau preferensi capres-cawapres tertentu. Saya ulangi, tidak ada arahan apa pun (terkait capres-cawapres),” kata tokoh yang akrab disapa Gus Rozin ini.
Dalam silaturahmi itu, lanjut Ketua Asosiasi Pesantren Seluruh Indonesia ini, Wapres Maruf Amin memberikan semangat kepada pesantren untuk lebih aktif dalam membangun ekonomi syariah dan ekonomi umat. Sebab pesantren juga didorong untuk menyokong kemandirian ekonomi.
“Itu saja pesannya, karena waktunya cuma 20-30 menit, jadi tidak banyak yang bisa dibicarakan,” katanya.
Menurut Gus Rozin, Pemprov Jateng sudah memberikan perhatian khusus kepada pendidikan pesantren dan insentif guru agama atau madrasah. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng adalah bentuk kehadiran negara dalam pengembangan pesantren dan para santri.
“Ini salah satu yang positif, karena Pemprov Jateng sudah punya Perda Pesantren (Perda Nomor 10 Tahun 2023 Jateng). Itu mewajibkan negara untuk hadir kepada pesantren dan para santri.
Harapannya hal seperti itu berjalan konsisten, karena sudah ada ada regulasinya,” kata Gus Rozin yang juga menjabat sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.
Diaz Aza
