PATI (SUARABARU.ID) – Sebanyak 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih tak apik dalam penyelesaian masalah stunting.
Kondisi itu membuat telinga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memanas dan akan mengoptimalkan intervensi penanganan stunting di di 20 kabupaten/kota di wilayahnya itu.
Pemprov Jateng Sebab, penanganan stunting lebih dari separuh daerah-daerah di Jateng itu dianggap belum begitu signifikan.
“Saya akan perhatikan betul, dan akan intervensi ke bupati/walikota untuk bersama-sama lebih memaksimalkan kinerja,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberikan arahan kepada TP PKK kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kabupaten Pati, Senin (6/11/2023).
Untuk mengintervensi itu, Pemprov Jateng akan menerjunkan tim di 20 kabupaten/kota yang penurunan angka stuntingnya masih belum sigifikan. TNI-Polri juga akan bersinergi membantu menurunkan persoalan tersebut.
DIkatakan Nana, sudah ada sekitar 15 kabupaten/kota sudah berhasil menurunkan stunting pada periode 2021 ke 2022.
Bahkan pada 2022, sejumlah daerah seperti Kota Semarang mampu menurunkan angka stunting sebesar 10%, dan Kabupaten Demak 9% dari angka tahun 2021.
“Faktanya kalau kita serius ada contoh daerah yang bisa menurunkan stunting,” kata dia.
Secara umum, gambaran prevenlansi stunting di Jawa Tengah pada 2022 masih pada angka 20,8%. Pada 2023, diperkirakan angka stunting di Jateng akan menurun.
Hal itu karena dalam satu tahun terakhir Pemprov Jateng serius melaksanakan berbagai program untuk menekan angka stunting.
“Insyaallah di tahun 2023 ini, dengan upaya dan langkah-langkah sampai ke tingkat dasar, stunting ini kita upayakan menurun. Target kami pada tahun 2024 sebagaimana target dari pemerintah pusat adalah 14%,” jelas Nana.
Menurut Nana, upaya penurunan angka stunting itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini penting, guna membangun sinergitas berbagai stakeholders supaya mampu berkolaborasi menurunkan angka stunting.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta kepada TP PKK Kabupaten/Kota agar memaksimalkan peran Kader PKK hingga tingkat Dasa Wisma, supaya mampu mengedukasi remaja dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini.
Selain itu, mengedukasi pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, meningkatkan gerakan ayo ke posyandu, dan bina keluarga balita untuk memantau tumbuh kembang anak.
“Bahkan, mampu meningkatkan pemberian makanan tambahan bergizi dari pangan lokal yang murah dan mudah didapat, dan mengoptimalkan kinerja tim pendamping keluarga,” bebernya.
Ditambahkan Nana, masih ada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanganan stunting. Saat ini serapan BOKB di Jawa Tengah masih sekitar 64-74 %.
Bantuan dari pemerintah pusat ini dapat direalisasikan untuk pemberian makanan bergizi bagu anak, vitamin, dan lainnya.
“Saya yakin tahun ini akan bisa terserap semua, sehingga stunting kita bisa tertangani dengan tepat sasaran,” kata dia.
Dalam Penanganan stunting ini, juga dilakukan bersamaan dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sebab, keduanya saling berkaitan. “Bantuan-bantuan dari Pemprov Jateng sudah diberikan untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” kata dia.
Diaz Aza
