blank
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, membuka kegiatan workshop peningkatan konsolidasi pengadaan yang dihadiri oleh perwakilan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Jawa Tengah, Selasa (31/10/2023). Foto: humas LKPP RI

KUDUS (SUARABARU.ID) – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, mengungkapkan jika potensi penyelewengan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa telah terpetakan dengan jelas.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan workshop peningkatan konsolidasi pengadaan yang dihadiri oleh perwakilan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Jawa Tengah, di Hotel Griptha Kudus, Selasa (31/10/2023).

“Wilayah mana, oknumnya siapa, biasanya seperti apa, itu sudah terpetakan dengan jelas. Maka jangan ada lagi yang main – main,” tegas pria yang akrab disapa Hendi tersebut.

Hendi yang juga merupakan mantan Walikota Semarang dua periode itu pun mengungkapkan, bahwa lembaga yang dipimpinnya memonitor setiap aktivitas pengadaan barang / jasa yang dilakukan.

Oleh karena itu dirinya meminta untuk seluruh pihak jeli sebelum mengambil keputusan dalam pengadaan, karena semua aktivitas yang dilakukan terekam.

“Walaupun anda yakin yang dipilih sudah paling sesuai, anda harus bandingkan dengan harga pasar. Jadi semangatnya harus belanja seirit-iritnya untuk manfaat sebesar-besarnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi mendorong seluruh pihak yang terkait dengan pengadaan, termasuk BLUD di Jawa Tengah untuk mengupayakan strategi konsolidasi pengadaan.

Dirinya pun mencontohkan konsolidasi pengadaan seragam sekolah dan pakaian dinas di provinsi Jawa Tengah yang telah terlaksana.

“Hasilnya luar biasa, bisa ada total penghematan atau efisiensi sampai 59%. Dadi iki dhuwit negara aja dikeceh-keceh (Jadi ini duit negara jangan dibuat mainan),” katanya.

Terakhir, Hendi juga berharap melalui workshop yang diselenggarakan oleh LKPP RI, seluruh pihak yang terkait pengadaan di BLUD se-Jawa Tengah bisa lebih memaknai pengadaan sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian nasional maupun lokal.

“Mari kita samakan hati dan pikiran kita terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tutupnya.

Hery Priyono