WONOSOBO (SUARABARU.ID) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat terutama di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.
OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan belum lama ini menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan, program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.
“Kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi,” katanya saat peresmian program PIKD se-Jawa Tengah di Desa Plobangan, Selomerto, Wonosobo, Jumat (15/9/2023) malam.
Agusman menyampaikan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif.
Dengan adanya PIKD ini harapannya pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Rizki Handayani Mustafa, menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.
“Desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus bekerja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” kata Rizki.
Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, juga menyampaikan apresiasi atas inisiasi OJK melalui TPAKD di Jawa Tengah dalam PIKD sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di daerah.
“Ini adalah bagian upaya TPKAD bagaimana kita bisa bersama bahwa literasi dan akses keuangan ini cakupannya jadi lebih luas lagi dan masyarakat menjadi familiar dengan lembaga jasa keuangan. Kami minta bantuan semua pihak untuk menjemput bola kepada masyarakat agar mereka dapat akses keuangan dengan mudah dan cepat,” kata Sumarno.
Program EKI di pedesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan Pasar Modal.
Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.
Pelaksanaan PIKD sendiri telah dimulai dengan pilot projecting di Kabupaten Wonosobo lewat beberapa program kerja, seperti penyebarluasan materi edukasi melalui pemasangan banner literasi Keuangan bersama IJK pada 250 titik atau 95 persen Desa/Kelurahan di Wonosobo.
Selain itu terdapat pelaksanaan kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan lebih dari 50 kali kepada masyarakat di Wonosobo. Lalu ada pula pelaksanaan Training of Trainers (ToT) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh Desa di Wonosobo yang diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan OJK, TPAKD, maupun IJK, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Dan terakhir ada peluncuran Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA) oleh Pemda Wonosobo bersama Akademisi dan Industri Jasa Keuangan sebagai tempat untuk edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Hery Priyono
