blank
Bupati Wonogiri Joko Sutopo (berpeci berdiri di podium) menyampaikan pidato Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022, di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.(SB/Bambang Pur)

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Masa pasca-pandemi Covid-19, membuat kebangkitan usaha masih lesu. Di sisi lain, tingginya laju inflasi telah menyebabkan daya beli masyarakat masih rendah.

Demikian diungkapkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Kamis (30/3), saat menyampaikan pidato Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemda Kabupaten Wonogiri Tahun 2022, di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sriyono didampingi Wakil Ketua Sugeng Achmadi, Krisyanto dan Siti Hardiyani, serta Sekretraris Dewan Gatot Siswoyo. Berlangsung di Ruang Graha Paripurna lantai dua Gedung DPRD Wonogiri, rapat paripurna dihadiri Bupati Joko Sutopo, Wakil Bupati Setyo Sukarno bersama jajaran ekskutif.

Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, menyatakan, dari 50 anggota Dewan hadir sebanyak 37 orang. Absensi kedatangan anggota sebagai berikut, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 28 hadir 25 anggota, Fraksi Partai Golkar sebanyak 8 hadir 3 anggota, dari Fraksi PKS 4 hadir 4 anggota, Partai Gerindra 4 hadir satu, dan Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) 6 hadir 4 anggota.

Dalam kesempatan itu, Bupati, melaporkan analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program. Dari sebanyak 288 program yang memperoleh predikat sangat tinggi sejumlah 269 program. Predikat tinggi sebanyak 12 program, kategori sedang 3 program, rendah 3 program dan sangat rendah 1 program.

Kemiskinan

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri sebesar 71,04 atau naik 0,55 point (0,78 persen) dari tahun sebelumnya 70,49. Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan sebesar 4,85 persen. Yakni dari Tahun 2021 sebesar 11,55 persen menjadi 10,99 persen di Tahun 2022.Untuk pendapatan daerah, dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 2,238 triliun lebih, terealisasi Rp 2,262 triliun lebih (101,05 persen). Belanja daerah dari alokasi sebesar Rp 2,471 triliun lebih, realisasinya sebesar Rp 2,243 triliun lebih atau 90,75 persen.

Pembiayaan Daerah untuk penerimaan pembiayaan Rp 237,884 miliar lebih terealisasi 100 persen. Untuk pengeluaran juga terealisasi 100 persen yakni sebesar Rp 4,661 miliar lebih. Berikut terdapat realisasi pembiayaan Netto Rp 233,223 miliar lebih dengan angka Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan) Rp 252,275 miliar lebih.

Dalam rapat paripurna tersebut, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan bertugas melakukan pembahasan secara internal. Ada 15 anggota DPRD yang menjadi Pansus, terdiri atas 9 dari PDI Perjuangan, masing-masing 2 anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Amanat Kebangsaan (AKB), berikut masing-masing 1 anggota dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra.

Bambang Pur

Artikel terkaitLEBIH DARI PENULIS