Menurut Tejo, turunnya SK KHDPK yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi nanti di Blora, disambut penuh suka cita dan keharuan oleh seluruh petani hutan. Dalam harapan mereka, kemiskinan itu akan segera sirna, setelah mereka mendapatkan hak kemerdekaan dari negara atas hutan milik negara juga, dan justru ini untuk kelestarian hutan itu sendiri.
“Bila dibandingkan sebelumnya, mereka berada di bawah kendali BUMN yang mestinya untuk menyejahterakan rakyat, justru hanya memeras rakyat,justru hutan jati habis itu dicuri oleh oknum – oknum dari mereka sendiri, dan rakyat dibiarkan sengsara,” ungkap Mas Jojok panggilan akrab Tejo Prabowo, Aktifis LSM yang aktif menyuarakan perjuangan untuk Kelompok Tani Hutan di Blora.
Minimnya Dukungan Pemkab
Jojok juga mengkritik minimnya dukungan dan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora termasuk legislatifnya baik dari Pusat maupun Daerah yang memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) di Blora, yang dianggap enggan untuk memperjuangkan program KHDPK, untuk terlaksananya Perhutanan Sosial di Kabupaten Blora.
Menurutnya berbulan-bulan sejak Agustus tahun yang lalu (2022), dirinya bersama para Kelompok Tani Hutan itu memperjuangkan sendirian, mengajukan ijin pengelolaan Perhutanan Sosial melalui program KHDPK. Kritik tajam juga diungkapkan langkah dan kebijakan Pemkab Blora yang dianggap tidak pro untuk rakyatnya sendiri.
Peran dan dukungan Pemkab Blora kepada kami ini sangat minim, termasuk para Anggota Dewan yang terhormat, bahkan ada dua Anggota DPR RI Dapil Blora yang menolak adanya KHDPK.
Meraih Masa Depan
Saat dikonfirmasi terkait langkah kedepan pasca penyerahan SK KHDPK, Tejo Prabowo bertekad untuk terus mendampingi para petani hutan sampai petani tersebut sejahtera, dengan mencari informasi – informasi usaha agroforestrasi, pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha tanaman industri dan sekaligus tanaman pangan, yang menguntungkan untuk petani dalam setiap lahan mereka, dan mencegah usaha – usaha yang tak pasti pasar dan kontinyuitasnya.
“Setelah kita mendapatkan hak kelola ini, baru nanti kita pikirkan bagaimana masa depannya, itu tetap akan kita dampingi, bagaimana mereka nanti bekerjasama untuk pemanfaatan lahannya dengan pihak luar, komoditas apa saja yang layak untuk dikembangkan, yang mudah diserap oleh pasar dan keberlanjutannya panjang, jangan lagi petani hutan terjebak dalam bisnis monyet, yang gak jelas pasarnya,” kata dia.
Pihaknya berjanji akan mengawal untuk komoditas pangan, seperti jagung, kedelai dan hortikultura dan pohon kayu industri yang bernilai tinggi, seperti kayu sengon, balsa, dan tebu.
“Kita siap kawal kerja sama yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan petani, jadi masa depan KHDPK jelas, untuk konservasi dan pangan tercapai seimbang,” tandas Tejo Prabowo menutup wawancara eksklusif dengan awak media ini.
Kudnadi Saputro
