Mantan Anggota Dewan Blora, Singgih Hartono, sampaikan usulannya, di Cafe Omah Kayu, Selasa, 21 Februari 2023. Foto: Kudnadi Saputro Blora

BLORA (SUARABARU.ID) – Agar bisa melindungi hasil panen padi para petani di wilayah Blora, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora diminta untuk menekan Perum Bulog agar mau  menyerap hasil panen raya petani Blora yang mulai berlangsung diakhir bulan Februari hingga pertengahan Maret tahun ini.

Hal itu disampaikan oleh  pemerhati ketahanan pangan di Blora, Singgih Hartono, di Cafe Omah Kayu, Selasa malam (20/2/2023).

Mantan Anggota Dewan Blora ini, tidak menampik urgensinya Pemerintah Pusat dalam hal ini Perum Bulog untuk mengimpor beras sebagai cadangan pangan negara dan operasi pasar.

“Karena stok cadangan di Bulog terus menurun, hanya mencapai 600.000 ton, akibat mundurnya panen raya, dan tingginya harga beras, akibat suplai  dan demand yang tidak imbang, maka inflasi di sektor pangan ini tak dapat dihindari, oleh karena itu Pemerintah berinisiatif untuk mengimpor beras,” ungkap Singgih Hartono.

Tekan Bulog

Meskipun begitu, peran Pemkab Blora untuk melindungi hasil panen raya petani Blora harus tetap diupayakan, Mantan anggota Dewan Singgih Hartono itu, meminta kepada seluruh stakeholder di wilayah Blora untuk mengecek gudang Bulog di Blora, berapa stok beras yang ada, dan itu stok dari panen tahun berapa.

Menjelang panen raya ini, harga gabah dan beras menjadi terjun, terus menurun, beras medium di selepan, saat ini hanya dihargai Rp.9300 – Rp9.500 per kilogram, sedangkan gabah hanya di kisaran harga Rp.4.500 – Rp.5.000 per kilogram, padahal ini belum panen raya.

“Bisa dibayangkan anjloknya nanti saat musim panen raya tiba, untuk itu pemerintah daerah harus berani menekan Bulog untuk menyerap beras petani, Bulog mampu menyerap beras 10.000 – 13.000 ton kapasitas gudangnya, untuk menstabilkan harga,” ujar Mantan anggota Dewan.

Bantu Petani Miskin Ekstrem

Selain menyelamatkan harga gabah maupun beras petani agar stabil, peran Pemerintah Daerah untuk menjaga daya beli masyarakat juga sangat dibutuhkan, agar inflasi di sektor pangan ini tidak melambung tinggi. Pemerintah harus punya keberanian untuk mengambil kebijakan strategis ini, untuk mencegah kemiskinan ekstrim di kalangan petani.