JEPARA (SUARABARU.ID) – Aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kabupaten Jepara diminta mengedepankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mereka diminta menjaga netralitas dan profesionalisme terkait mulai berjalannya tahun politik di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko saat membacakan sambutan Penjabat Bupati Jepara Efy Supriyanta dalam upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-51 Korpri dan HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan (DWP) di halaman Setda Jepara, Selasa (29/11/2022). Selain anggota Korpri dan DWP, upacara juga diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jepara.
Menurut Edy Sujatmiko, saat ini bangsa Indonesia telah memasuki tahun politik karena tahapan Pemilu 2024 telah dimulai Juni lalu.
“Jangan terseret arus politik. Laksanakan tugas pelayanan publik dengan tetap menjunjung tinggi netralitas dan berkomitmen pada tegak lurusnya kepentingan bangsa dan negara,” tandasnya.
Edy Sujatmiko yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Jepara mengatakan, penting bagi anggota Korpri untuk memfokuskan energi pada pelayanan publik. Mereka harus mampu meberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Buka kran komunikasi antara birokrasi dan masyarakat. Kedepankan fungsi perekat dan pemersatu bangsa,” pesannya.
Terkait DWP, Edy Sujatmiko menekankan pentingnya sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk menurunkan angka tengkes yang menjadi isu nasional.
Edy Sujatmiko juga memimpin pengucapan ikrar netralitas pegawai ASN pada Pemilu dan pemilihan tahun 2024. Komitmen yang diucapkan dalam ikrar ini ditandatangi Edy Sujatmiko disaksikan unsur forkopimda.
Pada kesempatan tersebut Edy Sujatmiko bersama jajaran forkopimda juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang lomba yang digelar dalam rangkaian HUT Korpri di Kabupaten. Uniknya, Sekda Edy Sujatmiko juga menjadi salah satu pemenang, yakni juara 3 nomor tunggal pada pertandingan tenis meja antar pimpinan perangkat daerah dan BUMD.
Akl
