SEMARANG (SUARABARU.ID) – Komisi lll DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik di Jawa Tengah masa persidangan II tahun 2022-2023, Jumat (11/11/2022).
Tim Komisi lll DPR RI mengunjungi Mapolda Jateng menggelar rapat dengan Kapolda, Irjen Pol Ahmad Lutfi dan jajaran, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajaran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Tengah.
Dalam rapat terbatas itu, dibahas sejumlah update terkini pembangunan proyek vital nasional khususnya proyek Bendungan Bener Purworejo.
Kepada awak media, Luthfi menyebut pihaknya sesuai komitmen Kapolri akan konsisten mengawal pembangunan proyek vital nasional.
Pendampingan dan pengawasan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional akan terus dilakukan, termasuk terkait Bendungan Bener dan proyek-proyek nasional lain di Jawa Tengah.
Menurut Luthfi pihaknya akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif terkait pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah langkah sudah disusun agar pembangunan bendungan berjalan lancar dan ekonomi masyarakat sekitar bisa terangkat.
“Ada Dirreskrimsus juga Bhabinkamtibmas. Pendampingan itu dilakukan agar tidak terjadi suatu pelanggaran, tidak perlu dilakukan suatu tindakan proses pidana. Karena itu dilakukan untuk menarik investor ataupun yang lain, termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah yang dilakukan Forkopimda Jateng dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke lokasi untuk memantau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.
“Ternyata dari catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi. Kita menemukan hal-hal baru yang positif, walaupun posisi masyarakat ada yang menerima dan yang menolak,” kata dia.
Berangkat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, kata Desmond, ke depan diharapkan pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo bisa lebih lancar.
“Dari sini sudah jelas solusi yang diberikan Gubernur ke depan proyek pengambilan batu wadas tidak ada masalah. Semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depan,” lanjutnya
Ganjar Pranowo sendiri menyampaikan, Forkopimda akan mengutamakan upaya persuasif dan pendekatan personal dialogis pada warga, agar pembangunan Bendungan Bener berjalan lancar tanpa gejolak.
“Sudah diingatkan oleh Komisi III terkait UU Minerba, BBWS nantinya sebagai pelaksana dan PUPR sebagai leading sector yang memiliki pada akhirnya setelah membeli maka jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru. Kira-kira begitu,” kata Ganjar.
“Kami paham masih ada yang belum menerima (ganti rugi). Kami akan lakukan pendekatan dengan mengutamakan dialog. Sekarang tinggal 42 bidang, pemiliknya 30an. Pemiliknya kami coba dekati dan komunikasi terus-menerus,” kata Ganjar.
Ning Suparningsih
