“Sertifikatnya nanti bisa hak kelola, guna bangunan atau hak pakai. Nanti sertifikat nya bisa diwariskan anak cucu, untuk cari modal usaha, atau agunan bank,” ungkap Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto.
Dikemukakan Menteri yang juga mantan Panglima TNI itu, proses penyusunan sertifikat ditargetkan selesai diawal tahun 2023 nanti. Pihaknya meminta agar Kanwil ATR BPN Jawa Tengah mengawal langsung proses sertifikasi tanah Wonorejo, Cepu ini.
“Pak Bupati juga sudah sepakat dan setuju untuk membantu percepatan sertifikasi ini. Kami minta Kepala Kanwil ATR BPN Jateng langsung terjunkan tim untuk melakukan pendataan. Pak Bupati bisa menyerahkan datanya, pastikan semuanya warga Pak Bupati. Jangan sampai ada warga titipan yang masuk,” tegas Menteri Hadi Tjahjanto.
Sesuai Aturan dan Regulasi
Pada kesempatan itu, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyampaikan terimakasih atas kehadiran Menteri ATR BPN ke Kabupaten Blora untuk mengawal proses sertifikasi tanah Wonorejo.
“Terima kasih Pak Menteri atas kedatangannya dan arahannya. Pada prinsipnya Pemkab siap untuk menindaklanjuti arahan Pak Menteri, dan mengamankan kebijakan Pak Menteri. Tentunya sesuai aturan, regulasi yang berlaku agar kedepan nanti tidak muncul akibat hukum,” ucap Bupati H. Arief.
Kepada warga masyarakat Wonorejo, Sarirejo, Tegalrejo, dan Jatirejo, Bupati minta untuk dapat mendukung proses sertifikasi yang akan dilakukan Kantor ATR BPN.
“Sesuai arahan Pak Menteri, yang penting masyarakat punya sertifikat apa pun bentuknya agar punya kepastian hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Kita sangat mendukung. Nanti juga bisa diwariskan ke anak cucu. Masa berlakunya 80 tahun dan bisa terus diperpanjang,” ucap Bupati Blora.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan dialog Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto dengan warga masyarakat Wonorejo, Kecamatan Cepu. Hadir pula Dirjen Kementerian ATR BPN, Kepala Kanwil ATR BPN Jawa Tengah, Forkopimda Blora, Ketua Relawan Jokowi.
Kudnadi Saputro
