KUDUS (SUARABARU.ID) – Ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat mendesak Bupati Kudus HM Hartopo mengevaluasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Perinkop UMKM Rini Kartika Dwi Ahmawati.
Hal ini lantaran Rini mangkir saat rapat kerja Komisi B terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Kudus 2021.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi B, Anis Hidayat melalui interupsi seusai sidang Paripurna DPRD yang beragendakan persetujuan atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kudus 2021 yang digelar Senin (18/7).
Dalam interupsi tersebut, Anis memang tidak menyebutkan secara jelas nama Rini Kartika. Dia hanya menyebut bahwa salah satu pimpinan OPD yang menjadi mitra kerjanya tidak mau hadir pada saat raker.
Padahal Anis, raker tersebut sangat penting untuk membahas evaluasi APBD, pemulihan ekonomi paska pandemi hingga pelaksanaan visi misi bupati.
“Kami harapkan kepala daerah, Inspektorat, dan bagian kepegawaian bisa mengevaluasi kinerja dari salah satu OPD di Kudus itu,” tambahnya.
Usai melakukan interupsi, Anis kemudian menyampaikan desakannya tersebut dalam rekomendasi tertulis dan menyerahkan ke pimpinan DPRD.
“Desakan evaluasi Kepala OPD tersebut kami tuangkan dalam rekomendasi tertulis Komisi B,”pungkasnya.
Diwawancarai terpisah, Bupati Kudus HM Hartopo membeberkan jika Kepala OPD yang dikiritisi oleh Komisi B DPRD Kudus itu adalah Kepala Disnaker Perinkop UKM, Rini Kartika Hadi Ahmawati.
”Kepalanya, Bu Rini (Rini Kartika Hadi Ahmawati, red) tadi sudah izin saya untuk menemani kunjungan kerja dari DPRD Karanganyar. Jadi tidak bisa datang rapat, saya pikir tidak ada masalah karena tadi juga ada wakil dari dinasnya,” kata Hartopo.
Hartopo menyebut, sejauh ini Disnaker dan semua OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kudus memiliki pola komunikasi yang baik. Sehingga dia tidak mempermasalahkan hal ini.
”Kami pikir semuanya ya komunikatif, berkinerja baik juga, mereka hadir ya saya tahu karena sebelumnya mereka sudah komunikasi, jadi saya rasa tidak masalah,” tandasnya.
Ali Bustomi
