MAGELANG (SUARABARU.ID) – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Magelang diharapkan berjalan kondusif, jujur dan adil, sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder.
‘’Pemilu 2024 harapannya berlangsung jurdil (jujur dan adil), kita perbaiki kalau ada kekurangan, agar menghasilkan pemimpin diharapkan, baik dan barokah,’’ ujar Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz pada Diseminasi Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Nava Hotel Tawangmangu, beberapa hari lalu (16/6).
Menurutnya, dengan diseminasi diharapkan ada pemahaman tentang penyelenggaraan perhelatan pesta demokrasi tersebut. Butuh kerja sama, kedisiplinan dan netralitas yang harus dikedepankan.
Selain itu, juga perlu kehati-hatian karena politik identitas itu pasti muncul di setiap penyelenggaraan Pemilu. Politik identitas adalah mesin untuk menggaet massa.
“Oleh sebab itu, harapannya ke depan politik identitas berkurang, berganti dengan paparan program-program bagi masyarakat,’’ harap dokter spesialis penyakit dalam tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur menyampaikan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat.
Dia menandaskan, peran pendidikan politik penting untuk membentuk masyarakat yang mandiri dan kritis, mendorong masyarakat sadar politik serta meminimalkan konflik di tengah masyarakat.
‘’Yang dapat menjadi agen sosialisasi politik bisa dari keluarga, kelompok pendidikan, media massa, kelompok kerja maupun partai politik,’’ tutur M Mansyur yang juga Pengasuh Ponpes Sirojul Huda, Wates, Kota Magelang.
Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono mengungkapkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada.
‘’Netralitas dimaksudkan setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,’’ tuturnya.
Larangan ASN dalam Pemilu dan Pilkada bisa dalam berbagai kegiatan seperti ikut sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau PNS, mengikuti kampanye dengan fasilitas negara, ataupun memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP.
Kepala Kesbangpol Kota Magelang Agus Satiyo Hariadi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kesiapan dan membangun sinergi untuk pelaksanaan tahapan pemilihan umum tahun 2024.
‘’Diseminasi ini juga untuk menghimpun masukan/saran dari para pemangku kepentingan atas riset Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu/pilkada yang akan datang,’’ ujarnya.
Riset yang dimaksud adalah penelitian kolaboratif dari Badan Kesbangpol Kota Magelang, KPU Kota Magelang dan LPPM-PMP Universitas Tidar , berjudul Partisipasi Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 di Masa Pandemi. Riset tersebut secara ringkas dipaparkan oleh Dr Eny Boedi Orbawati.
‘’Kesimpulan dari riset di antaranya dimensi kesadaran politik berada pada kategori tinggi, karena sebagian besar responden setuju pentingnya Pilkada serta menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 meski di masa pandemi,’’ papar Eny.
Hadir pada acara ini jajaran Forkopimda Kota Magelang, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang, Ketua Bawaslu Kota Magelang, Kepala OPD terkait di jajaran Pemkot Magelang. (Pemkotmgl)
