KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Gagasan pembentukan Provinsi Banyumas Raya yang viral di media sosial, mendapat respons positif dari beberapa kalangan di Kabupaten Kebumen dan Kota Gombong.
Dalan usulan pemekaran Provinsi Banyumasan itu wilayahnya mencakup Kabupaten Banyumas, Brebes, Tegal, Kota Tegal, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Kota Purwokerto yang akan dimekarkan. Ibu Kotanya Kota Purwokerto.
Bahkan tokoh pengusaha angkutan yang juga Ketua Organda Kabupaten Kebumen Ir H Ngadino secara prinsip mendukung gagasan tersebut.
Menurut Ngadino, dirinya sependapat dan mendukung dengan ide pemekaran. Bahkan dia berpendapat, Insya Allah bisa mempercepat laju pembangunan sehingga lebih cepat maju.
“Masyarakat lebih sejahtera dengan catatan dibarengi dengan perampingan birokrasi sehingga alokasi belanja modal di APBD lebih besar, syukur bisa lebih besar dari belanja rutin,”ujar dia.
Sedangkan mantan birokrat dan mantan Camat Ayah Kebumen Bambang Priyambodo menyatakan, ide pemekaran wilayah menjadi Provinsi Banyumasan atau Banyumas Raya itu bisa saja terealisasi karena ada beberapa hal yang sama.
Menurut Bambang Priyambodo, mungkin batas timur Banyumas Raya itu selatan Kebumen, tengah Wonosobo dan utara barat Pekalongan.
Daerah Kendal, Temanggung, Magelang, Purworejo menjadi batas barat Jateng lama. Jika dijumlah, wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banyumas Raya cukup kuat dan bisa kompak.
”Jadi intinya itu ada representasi keterikatan primordial kultural serta kesamaan tentang budaya sebagai pengikat selain faktor geografis,”tandas tokoh yang tinggal di Gombong itu.
Namun Bamban Priyambodo juga menyatakan, sebetulnya jika Provinsi Jateng dipertahankan, perlu memindah ibu kota atau pusat pemerintahan ke Magelang. Biarkan Semarang menjadi kota niaga, industri dan pelabuhan, seperti Jeddah di Arab Saudi.
Menanggapi isu pemekaran wilayah provinsi di Jawa, termasuk ide pemekaran Provinsi Banyumas Raya, pakar hukum IAINU Kebumen Dr HM Bahrul Ilmie MSi menyatakan, kalau dengan pemekaran tersebut secara politik, ekonomi dan budaya makin membaik tentu hal positif.
Namun bila pemekaran itu hanya karena kepentingan politik kekuasaan semata, tentu akan kontra produktif. Hal itu memang lebih kental ranah politik, meski pada akhirnya akan bergeser pada jangka panjang ada perubahan ekonomi dan budaya.
Menurut alumni S3 UII Yogyakata tersebut, dewasa ini dunia makin terbuka. Pola kepemimpinan politik juga makin berkurang maknanya.
Bahkan, lanjut Bahrul Ilmie, tempat atau gedung juga makin tidak mempunyai makna. Sebab sesuatu dapat dikoordinasi secara virtual hanya pada ruang yang sempit, sehingga perluasan kekuasaan ranah lokalitas lebih menunjukkan ada gejala politik kekuasaan dengan dalih terganggunya rasa keadilan ekonomi.
Komper Wardopo
