KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Guna meningkatkan kemandirian desa, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengajak pemerintah desa membentuk Bumdes Bersama atau Bumdesma dalam pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda).
Bupati Arif Sugiyanto menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan seluruh kepala desa se Kecamatan Puring di Rumah Kepala Desa Kedalemanwetan, Selasa (8/2/2022). Acara juga dihadiri Ketua Tim PenggerakPKK Kebumen Ny Iin Windarti dan Camat Puring Ngaisom.
Menurut Bupati, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat memang butuh kolaborasi antara Pemda dengan Pemdes. Salah satunya melalui pengelolaan objek wisata secara bersama.
“Misalnya di Puring ada Pantai Suwuk yang dikelola Pemda. Ini nantinya bisa dikerjasamakan dengan Pemdes. Desa se Kecamatan Puring bisa membuat Bumdesma untuk ikut dalam mengelola Pantai Suwuk,” ujar Arif Sugiyanto.
Dia menuturkan, banyak yang bisa dikerjasamakan antara Pemda dengan Pemdes melalui Bundesma. Misalnya, pengelolaan parkir wisata, kemudian kuliner. Bisa juga Bumdesma membuat mini market di sekitar objek wisata.
“Tinggal bentuknya nanti mau seperti apa. Kalau mau mengelola parkir nanti bisa ikut lelang. Atau Bumdesma membuat usaha ritel, rumah makan, kuliner. Semua bisa dikerjasamakan antara Pemda dengan Pemdes,”terang Bupati.
Hal itu juga berlaku di tempat objek wisata lain. Bahkan yang mengelola Bumdesma tidak harus dari desa di kecamatan setempat.”Kalau desa di Kecamatan Puring, tidak mau ya nggak apa-apa boleh diambil dari desa di kecamatan lain. Tidak harus dari Bumdes dari desa setempat,” jelas Arif Sugiyanto.
Tidak lupa, dalam pertemuan itu Bupati juga meminta agar 40 persen Dana Desa diperuntukan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) segera dicairkan ke masyarakat. Hal itu merupakan kebijakan pusat yang harus dijalankan.
“Sesuai instruksi Pemerintah Pusat 40 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk BLTDD. Jadi mohon itu nanti segara dicairkan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,”tandas dia.
Kepada para kepala Desa, Bupati meminta agar menahan dulu program perbaikan insfrastruktur. Di masa pandemi ini, masyarakat butuh dibantu secara ekonomi melalui permodalan dengan BLTDD. Suka tidak suka kata Bupati, aturan ini harus dijalankan.
“Saya pun juga begitu, suka tidak suka harus mengeluarkan uang untuk membayar guru PPPK, miliaran. Banyak APBD yang terpotong. Tapi karena ini kebijakan pusat, ya kita harus ikut,”tandas Bupati.
Komper Wardopo
