SEMARANG (SUARABARU.ID)– Komisi A DPRD Jawa Tengah mencatat, hingga September 2021 masih ada 11,25 persen atau sekitar 3.930.000 warga Jateng yang miskin, dan perlu penanganan serius.
Hal itu seperti dikatakan Anggota Komisi A DPRD Jateng, Saiful Hadi, menanggapi rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, yang menyatakan ada penurunan jumlah penduduk miskin hingga 175.740 orang.
BPS Jateng menyatakan, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin Jateng sebesar 4,11 juta orang. Namun pada September 2021, jumlahnya menurun menjadi 3,93 juta orang.
BACA JUGA: Cuaca Buruk, Syahbandar Jepara dan Karimunjawa Himbau Kapal Tak Berlayar
Secara persentase, kemiskinan Jateng pada September kini di angka 11,25 persen, atau turun 0,54 persen bila dibanding pada Maret 2021.
Dikatakan dia, meski berbagai upaya penurunan kemiskinan sudah dilakukan Pemprov Jateng, namun faktanya berbagai kebijakan itu belum berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.
Dia kemudian membandingkan pada September 2018, saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dilantik, untuk periode kedua kepemimpinannya. Saat itu angka kemiskinan Jateng mencapai angka 11,19 persen atau 3,87 juta jiwa.
BACA JUGA: Walikota Probolinggo Jatim Tulis Huruf Pertama “Ba” pada Al Quran Akbar ke-12 Karya Unsiq Jateng
Namun setelah tiga tahun periode kedua berjalan, pada September 2021, angka kemiskinan Jateng menjadi 11,25 persen atau 3,93 juta jiwa.
Menurut dia, jumlah penduduk miskin Jateng justru naik 0,06 persen dalam tiga tahun periode kedua Ganjar menjabat.
”Memang bisa saja beralasan, hal itu terjadi karena pandemi covid-19. Namun anggaran refocusing yang diluncurkan juga cukup besar. Bahkan pada 2020, Jateng mengalokasikan hingga Rp 2 triliun. Anggaran itu seharusnya berdampak signifikan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan kemiskinan,” kata Saiful Hadi dalam keterangannya di Semarang, Rabu (19/1/2022).
BACA JUGA: Suara Bising Knalpot Brong, Kapolres Jepara: Kita Akan Lakukan Penindakan
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu merasa prihatin, dengan masih tingginya angka kemiskinan. Dia meminta Pemprov Jateng fokus pada sejumlah wilayah, yang angka kemiskinannya tinggi.
Per September 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 17,83 persen, Kabupaten Wonosobo (17,67%), Brebes (17,43%), Purbalingga (16,24%), Banjarnegara (16,23%), dan Pemalang (16,56%).
”Sebagai warga Kebumen, saya berharap agar upaya pemulihan ekonomi untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kebumen ditingkatkan,” imbuh dia.
BACA JUGA: Kakanwil Yuspahruddin Luncurkan Inovasi Gathotkaca Milik Rupbasan Surakarta
Sebelumnya, Saiful Hadi juga mengkritik cara penanganan kemiskinan ala Ganjar Pranowo, yang cenderung orang per orang, atau man to man marking. Cara itu dianggap tidak mengedepankan program, dan cenderung hanya pencitraan semata.
”Menurunkan angka kemiskinan tak bisa dilakukan dengan memberikan bantuan orang per orang. Penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran. Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan, dan pembangunan infrastruktur yang berdaya ungkit ekonomi,” paparnya.
Diungkapkan dia, jika dirata-rata dengan APBD sebanyak Rp 27-28 triliun per tahun, maka dalam kurun waktu hampir dua periode jabatan, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur sudah mengelola anggaran sekitar Rp 200 triliun. Anggaran itu menurut dia, cukup untuk mengurangi angka kemiskinan lebih dari yang tercapai selama ini.
Riyan
