JAKARTA (SUARABARU.ID) – Perwakilan Nelayan Jawa – Madura yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Nelayan Nusantara, Kelompok Nelayan Oncor, dan Aliansi Pedagang Ikan Nusantara, Selasa (9/11-2021) telah mendatangi ruang Fraksi PKS DPR RI RI.
Perwakilan Nelayan ini dipimpin oleh H. Robbani dari Indramayu. Mereka diterima oleh Kapoksi drh, H Slamet dan anggota H. Johan Rosihan S.T, Saadiah Uluputty S.T di ruang rapat Fraksi PKS.
Dalam pertemuan tersebut H.Robani menyampaikan aspirasi kepada FPKS DPR RI terkait PP 85 th 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. “Lahirnya peraturan ini sangat memberatkan nelayan diatas 5 GT yang dikenakan Pajak PNBP melebihi kemampuan nelayan untuk membayar,” ujar H. Robani.
Menurut H. Robani latar belakang penolakan PNBP dikarena kondisi pendemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi penghasilan nelayan. “Telah terjadi penurnan daya beli masyarakat yang mengakibatkan turunnya harga ikan sampai 30 %. Sementara itu terjadi kenaikan biaya operasional melaut akibat makin panjang waktu mencari ikan,” ungkap H. Robani.
Robani juga menjelaskan, naiknya target pemasukan pajak nelayan dari Rp. 600 milliar menjadi Rp. 12 trilyun adalah biang keladi dari kekisruhan ini. “Data-data sebagai pijakan PP 85 diragukan validitasnya. Sementara disisi lain pemerintah melakukan tax amnesty dan pemotongan pajak besar-besaran,” keluhnya.
Disamping itu, isu lain dalam PP 85 yang belum banyak diketahui Nelayan, diantaranya pengelolaan pelabuhan perikanan oleh swasta, kontrak penangkapan, Ijin investasi Asing di sektor penangkapan dan zonasi.
Menurut Robani, akibat dari PP 85 akan membunuh nelayan kecil menengah pribumi, muncul liberalisasi dan konglomerasi sektor kelautan sebagaimana sudah dilakukan di wilayah daratan. “Karena itu nelayan berharap Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan nelayan,” ujar H. Robani.
Hadepe
