SEMARANG(SUARABARU.ID)-Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Di mana hal tersebut merupakan representasi dan target capaian dari Pembangunan Zona Integritas yang saat ini gencar dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jateng. Zona Integritas menjadi capaian prestasi yang baik bagi Satuan Kerja
Berbagai upaya terus dilakukan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk menjaga komitmen tersebut. Salah satunya dengan mengikuti Penguatan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka menghadapi Tim Penilai Nasional yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Inspektorat Jenderal Kemenkumham secara virtual, Selasa (10/08).
Sebagai pembicara utama, Inspektur Jenderal, Razilu menyinggung hal paling mendasar dari Pembangunan Zona Integritas. Membangun Zona Integritas itu hakekat sesungguhnya adalah untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero complaint.
“Maka pastikan mulai hari ini semua sudah harus mulai menghapuskan segala bentuk penyimpangan, bentuk penyelewengan, menghapus segala bentuk penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak merusak pembangunan zona integritas,” sambungnya.
Lebih tegas, Razilu meminta Peringatan Hari Kemerdekaan RI dimaknai dengan kemerdekaan dalam memberikan pelayanan. Acara tersebut diikuti 477 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham RI) di seluruh Indonesia.
“Dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI, maka pastikan bahwa jiwa-jiwa penerima pelayanan harus merdeka dari segala kezholiman dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di Satuan Kerja masing-masing. Pastikan juga harus merdeka dari keserakahan. Sehingga tidak melakukan penyimpangan dan penyelewengan,” tambahnya.
Imigrasi Wonosobo
Lebih lanjut, Irjen mengatakan bahwa membangun integritas adalah kewajiban bukan hanya sekedar ingin mendapatkan predikat. Bahwa Zona Integritas adalah hak masyarakat . Bahwa haknya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima pelayanan terbaik tanpa harus memberikan konpensasi apapun kepada ASN.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin yang mengikuti kegiatan dari Aula Kantor Wilayah mengharapkan agar 35 satuan kerja segera berbenah melaksanakan rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal.
“Segera lakukan langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi dan arahan Inspektur Jenderal dan para Inspektur. Sehingga ketika penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Satuan Kerja sudah terlebih dahulu melakukan perbaikan-perbaikan dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas,” lanjutnya.
Selain Kantor Wilayah, di Jawa Tengah ada 34 Satuan Kerja yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai informasi, 35 Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng telah dinyatakan lulus tahapan awal Pembangunan Zona Integritas, yaitu evaluasi Tim Penilai Internal. Termasuk, salah satunya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
Selanjutnya, Satuan Kerja tersebut akan menghadapi evaluasi yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri dari unsur Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI , Ombudsman RI dan KPK.
Bila berhasil dalam Pembangunan Zona Integritas, masing-masing Satuan Kerja akan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). Sebuah predikat yang sangat didambakan oleh setiap Satuan Kerja.
Dari Kanwil Jawa Tengah, kegiatan penguatan pembangunan zona integritas diikuti jajaran Pimti Pratama dan Pokja Pembangunan ZI, serta para Kepala Satker dan Pokja se-Jawa Tengah.
Muharno Zarka
