blank
Nur Khamid dari Fraksi PBK saat menyerahkan pandangan akhir fraksi kepada pimpinan rapat paripurna, Haizul Ma'arif, Ketua DPRD Jepara

JEPARA (SUARABARU.ID)- Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPJP APBD) 2020 yang disampaikan oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi mendapat tanggapan yang beragam.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Haizul Ma’arif, dan berlangsung di gedung dewan. Dari beberapa fraksi, hanya Fraksi Partai Nasdem yang dengan tegas menolak LPJP APBD Bupati.

Berbeda dengan Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) meskipun bisa menerima namun memberikan catatan kritis terkait LPJP APBD, salah satunya adalah sorotan terhadap kinerja Perumda Aneka Isaha yang dinilai buruk.

Dalam pandangan F-PKB yang dibacakan oleh Miftahurrokib, Perumda Aneka Usaha dan PDAM menjalankan usahanya dengan tidak wajar dan kinerjanya buruk.

“Biaya tinggi tidak sebanding dengan pelayanan, sehingga perusahaan tidak dapat meraih hasil yang diharapkan. Sedangkan asset yang dikelola cukup besar”, terang Miftahurrokib.

Persoalan Perumda Aneka Usaha bukan hanya di masalah PDAM. Namun tidak fokusnya pada bisnis yang dijalankan juga membuat F-PKB meminta Bupati untuk mengaudit.

Dalam hal ini F-PKB menyoroti bisnis Perumda Aneka Usaha yang dinilai tidak jelas laporanya dan tidak memberikan kontribusi ke PAD APBD. Padahal penyertaan modal dari ke tahun selalu ada (kecuali tahun 2020).

Adanya kredit macet senilai Rp. 3,5 Milkar yang diragukan 800 juta dan kurang lancar 1 Milyar. Ada juga biaya promosi yang dikeluarkan oleh Perumda Aneka Usaha yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah pendapatan yang disetorkan ke kas daerah. Baliho sebesar 300 juta, sedangkan kas yang masuk PAD sebesar 99.590.700.

F-PKB juga menyoroti kontrak perjanjian usaha dengan perusahaan pihak ketiga yang dibentuk Perumda) dan PLTU Tanjung Jati B dalam hal pengelolaan limbah. Karena Perumda Aneka Usaha dinilai belum memiliki pengalaman, profesionalitas serta kompetensi sesuai dengan bidangnya.

“Kami berharap catatan, serta rekomendasi yang telah kami sampaikan segera ditindaklanjuyi sebagai perwujudan menjaga amanah masyarakat Jepara” tegas Miftakhurrokib.

Ulil AbshoR / Hadepe

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini