SEMARANG, SUARABARU.ID– Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait tingginya lonjakan kasus covid-19 di Kabupaten Jepara.
Wakil rakyat asal Jepara ini ingin instansi yang dipimpin Letjen TNI Ganip Warsito turun tangan menangani pandemi di Kota Ukir. Lonjakan kasus positif ini sangat signifikan. Sebab, Kamis (17/6/2021), Jepara masih menempati posisi ketiga se-Jateng dengan 1.757 kasus positif Covid-19.
Berdasar data Pemkab Jepara (corona.jepara.go.id), per Senin (21/6/2021) malam, Jepara sudah menggeser posisi Kabupaten Kudus. Jepara menempati urutan pertama di Jateng dengan 2.416 kasus aktif covid-19. Sementara di Kabupaten Kudus, saat ini ada 1.951 kasus aktif.
Atau jika dihitung dalam empat hari terakhir, ada lonjakan hampir 700 kasus positif baru di Jepara. Dan angka kematian karena covid-19, rata-rata per hari lebih dari 15 orang. Bahkan pernah dalam sehari ada 24 warga Jepara yang meninggal dunia karena covid-19.
“BNPB itu mitra kerja Komisi VIII. Saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Karena Jepara itu tetangga Kudus yang sebelumnya sudah ditemukan varian Delta asal India. Kalau Jepara tidak segera ditangani maksimal kita khawatir kondisinya lebih parah dari Kudus,” kata Abdul Wachid, Rabu (23/6/2021).
Abdul Wachid merupakan anggota DPR dari Dapil Jateng II yang meliputi Jepara, Kudus dan Demak. Saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Abdul Wachid juga berkoordinasi dengan BNPB. Hingga akhirnya, Letjen Ganip Warsito turun ke Kota Kretek. Dan saat ini, angka penyebaran maupun kasus positif di Kudus bisa ditekan.
Abdul Wachid berharap, keterlibatan aktif BNPB termasuk juga jajaran Pemprov Jateng, Kodam IV/Diponegoro maupun Polda Jateng dalam penanganan kasus covid-19 di Jepara juga signifikan untuk menekan penyebaran dan kasus positif.
Abdul Wachid berkeyakinan jika kasus positif covid-19 di Jepara lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebab di lapangan, pihaknya menerima laporan banyak warga yang bergejala mirip covid-19 namun tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.
Warga hanya mengonsumsi obat-obatan dari warung atau apotek. Dan parahnya warga juga masih beraktivitas seperti biasa sehingga potensial menambah jumlah kasus. “Upaya penanganan di Kudus bagus karena angka kasus bisa ditekan. Ini bisa diterapkan di Jepara. Kalau tidak, Pemkab Jepara bisa kewalahan jika tren kasus terus naik padahal kapasitas rumah sakit, sarana prasarana lain hingga SDM juga terbatas,” jelasnya.
Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, Muh Ali mengatakan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran pandemi di Kota Ukir tersebut. Sejumlah perusahaan besar khususnya yang ada di kawasan Jepara bagian selatan sudah diinstruksikan untuk memperkuat prokes dan menerapkan tes antigen mandiri untuk pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mengisolasi pekerjanya yang positif covid-19.
Rumah sakit pemerintah juga diminta menyediakan minimal 50 persen kapasitas tempat tidur, khusus pasien. Untuk SDM juga terus ditambah dengan cara merekrut tenaga kesehatan khusus menangani pasien covid-19.
“Kebutuhan kita sekitar 70 – 80 petugas kesehatan. Saat ini ada 32 orang, sisanya kita rekrut secepatnya. Kita mengapresiasi jika ada banyak pihak yang ikut membantu penanganan Covid-19 di Jepara,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengritisi kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo yang terlihat biasa-biasa saja. Menurutnya tak ada kebijakan signifikan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini sangat berbeda dengan tahap awal yang menekankan program di rumah saja.
“Saat ini RS sudah pada pasang tenda, tapi tidak ada kebijakan yang konkret. Paling cuma sambil gowes dan ketemu masyarakat terus menegur. Janganlah seperti Ketua RT atau Lurah, tapi minta seluruh kepala daerah fokus dan Gubernur memberi dukungan riil,” katanya.
Menurut wakil rakyat anggota Komisi E DPRD Jateng ini, PPKM Mikro ini berbasis kewilayahan. Sehingga peran kepala daerah di kabupaten/kota dan gubernur sebenarnya signifikan untuk bisa menekan penyebaran covid-19.
Hery priyono
