SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Denny Septiviant mengatakan, political will yang memadai, salah satunya adalah dengan memastikan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini dapat tercapai 100%.
“SDGs Desa ini sangat penting. Namun kendala yang dihadapi desa selama ini adalah tidak dapat membedakan mana yang harus menjadi skala prioritas pembangunan, akibat faktor minimnya data,” katanya.
Akibatnya, kata dia, desa masih menjadi objek pembangunan, bukan menjadi subjek pembangunan. Dia menegaskan, melalui SDGs Desa sebagai konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan desa lebih terarah dan semata untuk kesejahteraan warga desa bukan karena berbasis keinginan orang-orang tertentu.
“Melalui data yang update tersebut maka dengan mudah Kepala Desa mengukur sektor apa saja perlu dibenahi selama satu priode kepemimpinannya. Dengan demikian, ke depan perencanaan pembangunan di desa Insyaallah yakin sudah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan,” terangnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengapresiasi positif atas prestasi Wonogiri yang berhasil menjadi Kabupaten pertama di Indonesia dalam menyelesaikan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa, sebelum waktu yang ditargetkan, 1 Juni 2021.
Hal itu dilihat Denny Septiviant saat menyambut dan mendampingi kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar ke Wonogiri, belum lama ini.
“Kita juga berharap apa yang telah dicapai oleh Kabupaten Wonogiri dapat menjadi percontohan Kabupaten lain di Jawa Tengah,” katanya.
Denny menegaskan bahwa, kunci keberhasilan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ada pada sinergi multipihak yaitu kepala desa, sekretaris desa yang juga sebagai ketua Pokja pendataan, pendamping kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal desa. Juga didukung melalui political will dari kepala daerah.
“Masalah penganggaran sebenarnya tidak masalah, karena sudah ada payung hukum agar Pokja Pendataan dianggarkan melalui APBDes. Makanya dengan adanya political will yang kuat, maka kinerja multipihak tersebut mendapatkan dorongan yang maksimal,” jelasnya.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo pun mengaku salut atas pemikran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang telah melahirkan program SDGs Desa.
Menurutnya, dengan menjadikan SDGs tidak berhenti secara global dan secara nasional, melainkan ditarik ke level desa kemudian menjadi SDGs Desa merupakan hal yang sangat visioner.
Hery Priyono
