Oleh : Hadi Priyanto
Pemerintah Pusat dan Provinsi nampaknya harus lebih sungguh melakukan intervensi terhadap percepatan penanganan Covid-19 Jepara jika tidak ingin wabah ini benar-benar benar meledak di Jepara
Atau Jepara menyatakan mengangkat bendera putih dan meminta bantuan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengendalikan kasus pandemi di Jepara. Ini langkah yang realistis, ketimbang menunggu korban Covid-19 di Jepara jatuh semakin banyak. . Harus ada langkah dan tindakan extra ordinary atau tindakan yang luar biasa.
Bukan hanya membuat surat edaran yang kemudian nyaris tidak memiliki greget dan bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat karena banyak kebijakan yang ambigu. Sebab pelaksanaannya sangat lemah. Mestinya dipahami oleh semua pemangku kepentingan, dalam konstruksi hukum Indonesia, keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Hingga bisa saja dalam situasi darurat ini dilakukan tindakan yang luar biasa.
Meminta bantuan pemerintah pusat dan provinsi juga langkah yang lebih bijak ketimbang hanya menjaga citra daerah yang seakan mampu mengendalikan wabah ini. Padahal data-data yang digunakan untuk menganalisis grafik epidemiologi tidak sepenuhnya benar dan bahkan ada kecenderungan bermain-main dengan data.
Harus diketahui, grafik epidemiologi inilah yang dijadikan dasar gerakan dan tindakan untuk melakukan evaluasi mengendalikan pandemi yang semakin meluas di Jepara. Data ini seharusnya disusun secara objektif dan ujur berdasarkan kegiatan tiap langkah-langkah epidemiologis yaitu 5 M dan 3 T.
Karena itu jangan ada yang mencoba bermain-main dengan data – data epidemiologis hanya untuk sebuah citra semu tanpa mempertimbangkan risiko yang hrus ditanggung oleh masyarakat. Sebab yang sedang kita hadapi adalah insidensi bukan privalensi. Karena itu data insidensi epidemiologis tidak boleh dipermainkan sebab bisa menimbulkan ledakan di hilir, sesuai karakter insidensi yang akut.
Angka kedaruratan yang mencemaskan
Melihat penambahan kasus yang diumumkan Kamis (17/6-2021) malam dengan jumlah yang sangat fantastis sebanyak 441 orang sebenarnya menunjukkan angka kedaruratan yang mencemaskan.
Ini angka yang sangat tinggi. Hampir dua kali lipat dari angka tertinggi sebelumnya yaitu sebanyak 240 orang. Angka ini dikhawatirkan akan terus mendaki, sebab penanganan hulunya nyaris tidak terstruktur, masif dan sistematis.
Sementara angka positity rate Jepara yang mencerminkan kemampuan daerah masih di kisaran angka 40 %. Ini angka yang tinggi. Jauh dari patokan WHO yang hanya menetapkan standar 5 persen. Sedangkan angka kematian Jepara sejak meledaknya kasus ini awal Mei lalu masih di kisaran angka 5,5 % dari patokan WHO sebesar 3 persen.
Dengan penambahan jumlah 441 orang kemarin, total warga Jepara yang terpapar menjadi 11.1227 orang. Dari jumlah tersebut 8.525 orang dinyatakan sembuh, 590 orang meninggal dan 2.012 orang masih dinyatakan positif terkonfirmasi Covid 19.
Ironisnya dari jumlah ini yang bisa dirawat di rumah sakit hanya 236 orang hingga jumlah yang menjalani isolasi mandiri sampai Kamis kemarin adalah 1.776 orang. Jika di antara mereka ada yang kondisinya memburuk, maka akan berakibat fatal.
Sebab fasilitas kesehatan nyaris setengah lumpuh. Sebab rumah sakit rujukan di Jepara, termasuk puskesmas tidak mampu lagi menampung semua pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat karena ruang isolasi overload.
Akibatnya ratusan pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan medis tidak dapat dilakukan. Sementara jumlah tenaga kesehatan yang terpapar telah mencapai ratusan. Bahkan setelah pasca lebaran, mencapai 500 orang lebih. Dari jumlah ini 155 orang adalah tenaga kesehatan di RSU RA Kartini Jepara
Sementara banyak kelompok warga masyarakat yang mulai merasakan gejala Covid-19 seperti tidak berasa dan indra penciumannya menurun. Sementara varian apa yang berkembang di Jepara belum ditemukan.
Sebab Jepara ternyata hanya mengirimkan sebanyak 6 sampel pasien dengan CT di bawah 25 untuk pemeriksaan WAG di Fakultas Kedokteran UGM. Padahal ada banyak ratusan sampel dengan CT di bawah 25 sejak meledaknya kasus ini pasca libur lebaran.
Jangan hanya melihat hilir
Mestinya dengan melihat meledaknya kasus di Kudus dan kemudian disusul di dua wilayah perbatasan Nalumsari dan Mayong sudah dapat diketahui akan terjadi kasus serupa di Jepara. Sebab virus Corona ini inangnya adalah manusia yang memiliki mobilitas tinggi.
Karena itu pencegahan harusnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak sebatas serimonial atau surat edaran. Level pertama pencegahan ini promosi kesehatan untuk memperkuat gerakan 5 M. Ini adalah hulu persoalan yang tidak pernah terurai dan tak pernah ditangani dengan baik.
Bahkan sampai saat ini tidak ada unit kerja yang mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab terhadap gerakan 5 M. Level pencegahan lain adalah vaksinasi, testing, trecing dan treatment. Jika tahapan level pencegahan ini lemah dan data-data terus dimainkan, maka dapat dipastikan akan benar-benar terjadi ledakan.
Kini tinggal ada dua pilihan. Pemerintah pusat dan provinsi melakukan intervensi sesuai dengan kewenangannya, diminta ataupun tidak diminta.
Atau Jepara mengangkat bendera putih dan meminta pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Jepara, suka atau tidak suka. Atau hanya menjaga citra dengan mengabaikan keselamatan warga.
Penulis adalah pegiat budaya dan wartawan SUARABARU.ID Jepara
