Ganjar berbincang dengan beberapa guru SMK Hidayah, menanyakan kesiapan dan izin menggelar PTM. Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mewanti-wanti semua sekolah di Jateng, tidak “colong-colongan” menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Semua sekolah harus mengajukan izin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melaksanakan program PTM.

Hal itu disampaikan Ganjar, saat sidak ke salah satu sekolah swasta SMK Hidayah, di Banyumanik, Kota Semarang, Rabu (7/4/2021). Saat Ganjar gowes pagi, dia melihat sejumlah siswa sudah masuk ke sekolah itu. ”Ini sudah masuk siswanya? Apakah sudah mendapatkan izin?,” tanya Ganjar.

BACA JUGA: 672 Lulusan Cumlaude, 2.911 Sarjana UMS Diwisuda Secara Luring dan Daring

Salah satu guru yang ada di pintu gerbang mengatakan, sekolah itu tidak menggelar PTM. Siswa-siswa yang masuk merupakan siswa kelas 3, yang mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

”Ini siswa kelas 3 pak, yang mengikuti UKK. Kami sudah izin ke dinas pendidikan,” kata guru itu.

Ganjar pun langsung masuk ke sekolah untuk mengecek pelaksanaan UKK. Saat masuk ke ruang guru, lagi-lagi Ganjar menemukan guru yang ngobrol berdekatan tanpa mengenakan masker. Masker yang dipakai hanya digantung di dagu.

BACA JUGA: Negara Resmi Ambil Alih Pengelolaan TMII Dari Yayasan Milik Mendiang Ibu Tien Soeharto

Selain itu, ada juga satu guru yang berseliweran yang juga tidak memakai masker sama sekali. Saat masuk ke ruang belajar siswa, Ganjar kembali menemukan ada guru yang melepas masker saat memberikan pelajaran.

”Hayo pakai masker, jangan berkerumun. Guru harus memberikan contoh yang baik. Ini saya ingatkan. Ada tiga catatan saya pagi ini yang harus dievaluasi. Kalau tidak taat prokes, izinnya saya cabut,” tegasnya.

Menurut Ganjar, sekolah selain 140 yang telah ditetapkan uji coba PTM harus izin jika ingin menggelar uji coba yang sama. Seperti di SMK Hidayah ini, setelah ditanya mereka sudah mengantongi izin.

BACA JUGA: Asosiasi PSSI Wonosobo Siap Gelar Liga Sepakbola Perempuan

”Evaluasi ini kia sampaikan, agar semua peduli. Saya orang yang meyakini disiplin prokes dan SOP harus dimulai dari guru, bukan di murid. Murid relatif lebih gampang diatur kalau diperingatkan, lha gurunya yang memperingatkan siapa. Maka saya minta sekolah harus membuat Tim Covid-19. Tadi saya tanya, mereka sudah mendapatkan izin dari dinas untuk UKK, jadi memang boleh,” tegasnya.

Ganjar juga akan memerinthakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, untuk mengecek berapa sekolah yang mendatangkan murid, apakah untuk pembelajaran tatap muka atau UKK.

”Tidak boleh colong-colongan. Pengawasan ini sulit, apalagi kalau ada yang tidak izin. Kalau yang sudah izin, bisa kita cek satu-satu. Nanti akan saya suruh cek, kalau banyak ya akan kami evaluasi dulu. Kalau ada yang melanggar, ya ditutup tidak boleh lagi,” pungkasnya.

BACA JUGA: DPRD Kudus Siap Evaluasi LKPJ Bupati

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Hidayah, Fitri menyampaikan, pihaknya belum menggelar pembelajaran tatap muka. Siswa yang masuk hanya siswa yang melaksanakan UKK.

”Kami sudah izin ke Disdikbud Provinsi terkait hal ini. Siswanya juga kami batasi, perkelas hanya 11 siswa dan jaraknya 1,5 meter,” ungkap dia.

Adanya temuan Ganjar tentang guru yang tidak patuh prokes, akan segera dievaluasi. Perintah Ganjar membentuk Tim Covid-19 juga akan dilaksanakan.

”Tadi kebetulan Pak Gubernur menemukan ada guru yang tidak pakai masker, saya tanya ternyata sedang makan. Kalau keseharian SOP prokes Insya Allah sudah kami jalankan. Akan kami evaluasi lagi untuk lebih baik,” tukasya.

Riyan-Sol