JEPARA (SUARABARU.ID ) – Para Pengurus dan Kader Partai Demokrat Jepara mengecam intervensi yang dilakukan oleh seorang pejabat negara dalam KLB yang ilegal dan konstitusional di Deli Serdang. Ini bukan hanya persoalan Partai Demokrat, tetapi persoalan demokrasi di Indonesia.
Jika kasus seperti ini didiamkan, maka bisa saja intervensi seperti itu dilakukan pada setiap partai politik dan bahkan proses demokrasi di Indonesia. Ini tragedi demokrasi yang dengan susah payah kita bangun sejak reformasi.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat, M. Latifun, S.Sn, ST, MT saat berbicara didepan forum Rapat Koordinasi Cabang 1 tahun 2021 DPC Partai Demokrat Jepara yang berlangsung di RM Maribu, Jumat (12/3-2021).
Rakorcab tersebut juga dihadiri oleh H. Helmy Turmudhi SE MM selaku wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah. Rapat juga diikuti oleh seluruh pengurus DPC dan Pengurus 16 Anak Cabang yang ada di Jepara.
Karena itu menurut Latifun, seluruh pengerus dan kader partai Demokrat di Jepara menolak keras KLB jadi-jadian yang dilaksanakan tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat dan meminta pemerintah untuk adil. “Kami solid mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Pengurus DPC bersama DPAC Selasa depan berencana untuk menyampaikan sikap ke Pemerintah yaitu KPU Kab. Jepara, Kapolres dan Bakesbangpol.
Jateng Melawan
Sementara H. Helmy Turmudhi SE MM selaku wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah pada kesempatan tersbut menyatakan, bahwa Partai Demnokrat Jawa Tengah tetap solid mendukung AHY sebagai ketua umum yang legal dan konstitusional. “Ini harga mati karena menyangkut kedaulatan partai,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Helmy Turmudhi juga membacakan hasil keputusan Rakorda Partai Demokrat Jawa Tengah. “Kami bertekad untuk melawan pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat,” tegasnya.
Menurut Helmy Turmudhi, semua kader partai Demokrat di Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas partai, guna melawan gerakan pengambil alihan kepemimpinan yang sah dan konstitusiolal yang dimandatkan oleh Konggres V Partai Demokrat tahun 2020 kepada Agus Harimurti Yudhoyono,” ujar Helmy Turmudhi.
Hadepe
