SLAWI (SUARABARU.ID) – Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luas bagi sektor perekonomian, pendidikan, sosial, pembangunan, sampai pariwisata. Guna meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan beberapa langkah untuk memulihkan semua sektor yang terdampak. DPRD pun turut andil mendukung berbagai keputusan dan kebijakan penanganan Covid-19 baik dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah.
Demikian dikemukakan Anggota Komisi E DPRD Jateng dari Fraksi PDIP Messy Widiastuti pada Talkshow Bincang Kreatif di LPPL Radio Slawi FM Kamis (19/02/2021). Talkshow yang digagas Dinas Kominfo Jateng itu bertujuan untuk mensosialisasikan peran dan fungsi DPRD sebagai legislatif kepada masyarakat .
Selain disiarkan di kanal frekwensi 99.3 FM talkshow juga disiarkan lewat chanel youtube pemkabtegal. Hadir pula sebagai narasumber pada talkshow tersebut, Anggota DPRD Jateng dari Komisi D, Sarei Abdul Rasyid yang asal Kabupaten Brebes dan H Masfui Masduki dari Kabupaten Tegal.
Masfui Masduki menjelaskan, secara keseluruhan DPRD Jateng mendukung segala kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif dalam menangani pandemi
Covid-19. Baik dari sisi anggaran maupun kebijakan disokong secara keseluruhan oleh dewan selaku legistatif. Terbukti dari upaya refocussing APBD 2020 sebesar Rp 1,9 triliun, DPRD menyetujui adanya pemotongan sejumlah alokasi anggaran di semua instansi/dinas atau perangkat daerah.
Selain itu dari sisi kebijakan lain seperti program Jogo Tonggo pun, DPRD turut mensosialisasikan di setiap daerah pemilihan mereka. Guna memastikan program-program kebijakan tersebut terlaksana dengan baik atau tidak.
Menurut Masfui yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini, pihaknya meminta maaf karena dengan refocusing anggaran, barangkali untuk pemeliharaan infrastruktur jalan-jalan masih belum sempurna. ”Mari kita berdoa bersama semoga saja pandemi Covid-19 segera berakhir. Sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng dapat berjalan secara optimal,” terangnya.
Menanggapi terkait pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov belum optimal, Sarei Abdul Rosyid mengatakan, secara fungsi kontrol, seluruh anggota DPRD keliling ke masing-masing daerah pemilihan, memantau bagaimana kondisi infrastruktur jalan yang ada di lapangan. Hasil kunjungan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sementara Anggota Komisi E, Messy Widiastuti juga mengakui masih banyak warga yang belum tahu mengenai peran dan fungsi DPRD. Sehingga pihaknya sering mengalami kesulitan dalam menerima aspirasi warga masyarakat. Masyarakat belum bisa membedakan mana yang menjadi kewenangan ekskutif dan mana yang menjadi kewenangan legislatif.
Ditanya terkait kewenangan Komisi E, tentang aspirasi warga masyarakat Kecamatan Lebaksiu Kabupataen Tegal untuk pembangunan Gedung SMK Negeri, pihaknya telah menampung aspirasi tersebut. Untuk lahan juga sudah tersedia dari tanah kas desa Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu. “Kami akan mengawal sampai cita-cita masyarakat Lebaksiu bisa terwujud,” pungkasnya.
Nur Muktiadi-mul
