JAKARTA (SUARABARU.ID)– Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI harus didukung dengan regulasi yang kuat sehingga tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdikasi Indonesia bisa berjalan dengan baik.
Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).
Menurutnya, wilayah laut Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah dengan adanya Bakamla yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.
“Dukungan regulasi, mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah teritorial laut dan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, jadi saya pikir sudah saatnya wilayah laut menjadi fokus perhatian bersama oleh pemerintah,” papar Yan Permenas.
Dia juga menyoroti persoalan ego sektoral yang mengakibatkan tugas pengamananan wilayah laut belum berjalan dengan baik.
Meski begitu, politisi Gerindra ini mengungkapkan dukungannya kepada pemerintah agar mempercepat pembentukan regulasi guna mendukung tugas-tugas Bakamla, sehingga kendala-kendala di lapangan bisa teratasi.
“Dengan membentuk regulasi dukungan untuk tugas-tugas bakamla, saya yakin suatu saat nanti, terhadap berbagai macam ancaman di laut ini bisa tertangani dengan baik,” ujar politisi dapil Papua itu, seperti dilansir suarabaru.id grup Siberindo.co.
Tak hanya regulasi tapi penambahan personil pun dibutuhkan oleh Bakamla. Kata Yan, jumlah personil yang cukup mutlak dibutuhkan, mengingat banyaknya wilayah yang harus mendapat perhatian.
“Selat Makassar, dan wilayah laut di Papua banyak yang luput dari pengawasan. Intensitas kasus-kasus ilegal di laut masih terjadi. Belum tersentuh dan tertangani dengan baik,” tandasnya.
Claudia
