JEPARA(SUARABARU.ID) – Untuk mengembangkan smart city, Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha keras untuk memenuhi secara bertahap enam dimensi kota pintar yaitu tata kelola cerdas, ekonomi pintar, masyarakat genius, penjenamaan pandai, hidup cerdas, dan lingkungan pintar.
Program kota pintar ini juga telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan menitikberatkan dalam peningkatan layanan publik cepat, mudah, dan murah.
Demikian dipaparkan Sekda Jepara, Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH secara virtual di ruang kerjanya, kepada tim evaluasi smart city Kemenkominfo, Selasa (24/11/2020). Edy Sujatmiko didampingi 46 perwakilan perangkat daerah terkait di jajarannya.
Edy juga menjelaskan, dalam dimensi tata kelola cerdas, penekanannya adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Baik di internal maupun eksternal melalui pengintegrasian aplikasi dan data. Indikatornya yakni kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, 10 kali berturut-turut mendapat piagam opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Disamping itu, status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Dibuktikan predikat sangat tinggi nilai LKPPD evaluasi BPK, yakni meraih skor 3,0981. Predikat cukup untuk nilai SPBE tahun 2019 skor 2,41. “Tim evaluator internal Pemkab Jepara optimis tahun ini nilai SPBE naik menjadi 3,608 atau predikat sangat baik,” tegas Sekda Jepara.
Selanjutnya Edy Sujatmiko juga menjelaskan, nilai SAKIP tahun 2018 mendapat predikat B skor 63,17. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Lalu pada inovasi pelayanan publik bidang kesehatan, aplikasi Senyum Si Sakit UPT Puskesmas Mlonggo masuk jajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.
Secara umum, tim evaluasi kota pintar yang terdiri dari Windy Gambetta, Hasyim Gautama, Yudho Giri Sucahyo, Fitrah R. Kautsar, dan Teddy Sukardi, mengatakan sejumlah program smart city di Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik. Meski masih ada beberapa yang perlu dievaluasi. Selain fasilitas penunjang, salah satu di antaranya adalah kurangnya SDM programmer.
Kabupaten Jepara ditunjuk sebagai pelaksana program kota pintar, atau smart city bersama dengan 50 daerah lainnya pada 2018 silam. Tentunya hal tersebut tidak mudah meningat program ini mengacu pada enam pilar.
Hadepe -ua