DEMAK (SUARABARU.ID) – Anggota DPRD Jawa Tengah M Nur Khabsyin mendapatkan keluhan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Demak terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Keluhan tersebut diperoleh Khabsyin saat menggelar reses di sejumlah wilayah di Kabupaten Demak.
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebutkan keluhan petani atas pasokan pupuk bersubsidi diantaranya muncul dari petani di wilayah Kecamatan Gajah, Kebon Agung, Karanganyar, Wonosalam, Dempet dan Guntur.
“Dari sejumlah persoalan yang muncul saat reses, sebagian besar diantaranya adalah keluhan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,”ujar Khabsyin, Senin (23/11).
Keluhan tersebut, kata Khabsyin cukup beralasan mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim tanam. Ketersediaan pupuk merupakan sebuah keharusan karena jika memaksakan menanam tanpa ada pemupukan tepat waktu, akan berakibat kerugian besar.
“Jika pemupukan tidak tepat waktu, tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Bahkan, ancamannya gagal panen,”ujarnya.
Dari beberapa keterangan para petani, salah satu penyebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani. Menurut para petani, kebijakan tersebut memicu semakin sulitnya mendapatkan pupuk.
“Banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan pupuk,”ujarnya.
Selain itu, para petani menyebut stok pupuk bersubsidi di lapangan juga berkurang secara drastis. Akibatnya, pasokan pupuk di toko-toko pengecer menjadi langka.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Khabsyin menyatakan keluhan petani atas ketersediaan pupuk bersubsidi ini menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan. Menurutnya, pihaknya akan membawa masalah ini ke instansi berwenang.
“Masalah pupuk adalah kebijakan Pemerintah Pusat sehingga keluhan masyarakat akan saya sampaikan ke pusat yakni ke Kementan dan DPR RI komisi IV dan XI,”kata anggota DPRD Jateng dari Dapil Kudus, Jepara dan Demak tersebut.
Menurut Khabsyin, kebijakan soal pupuk harus menjadi perhatian serius mengingat di masa pandemi Covid-19, jaminan ketersediaan pangan harus mendapat prioritas. Pemerintah harus benar-benar memberikan jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani.
Lapor Stafsus Presiden
Selain itu, kata Khabsyin, pemerintah juga harus benar-benar menjamin kemudahan petani dalam mendapatkan pupuk. Jangan sampai ada prosedur yang berbelit-belit bagi petani untuk bisa menebus pupuk.
“Kalau pupuk tidak ada atau sulit diperoleh, bagaimana petani bisa melakukan tanam. Ini harus menjadi perhatian serius,”tambahnya.
Saat ini, Kabupaten Demak memiliki sekitar 52.178 hektare lahan pertanian yang sebagian merupakan lahan tanaman padi. Dengan luas lahan pertanian tersebut, Kabupaten Demak merupakan salah satu lumbung penyangga pangan nasional. Sehingga, jika kelangkaan pupuk terjadi, bisa dipastikan pasokan pangan nasional juga akan terganggu.
Khabsyin juga menyebut, masalah kelangkaan pupuk juga sudah ia sampaikan secara langsung ke Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif budimanta di kantornya di komplek Istana Negara.
Hal tersebut dilakukan saat diskusi tentang swasembada gula nasional dan kesejahteraan petani.
Tm-Ab
