SEMARANG (SUARABARU.ID)- Pembelajaran tatap muka menuai hasil negatif, setelah muncul sejumlah klaster baru penyebaran covid-19 di sekolah. Dengan kejadian itu, pemerintah diminta menghentikan pembelajaran tatap muka di semua zona dan di semua sekolah, kemudian memperkuat pembelajaran daring.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, munculnya klaster baru covid-19 di sekolah sesuai prediksi, dan pihaknya telah mengingatkan sebelumnya. Alasannya, banyak masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan, lalu diikuti anak-anak atau siswa.
”Dengan munculnya klaster baru penyebaran covid-19 di sekolah, tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban,” kata Yudi, Kamis (13/8/2020).
BACA JUGA : Ditemukan Data Pemilih Bermasalah di Semarang
Sejumlah klaster baru penyebaran covid-19 di sekolah muncul di Tanah Air, seperti di Tulungagung (Jatim), Kalbar, Sumedang (Jabar) dan di Jateng ada di Kabupaten Tegal dan Pati.
Di Pati, sebanyak 35 santri di salah satu pesantren terkonfirmasi positif covid-19, setelah dilakukan test swab. Di Kabupaten Tegal, satu siswa dinyatakan positif covid-19 dan 29 orang disebut menjadi kontak eratnya di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah.
Anggota Komisi E DPRD Jateng ini menambahkan, jika pembelajaran tatap muka itu masih dilakukan, meski di zona hijau, tetap membahayakan kesehatan anak. Lalu dengan minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah abai, maka zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran covid-19.
Menurutnya, pembelajaran daring memang tak ideal dan tak seefektif saat tatap muka. Namun melihat kondisi pandemi seperti ini, hal itu menjadi solusi yang terbaik.
Bisa Dialihkan
”Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” lanjut Yudi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Sebelumnya dia telah mengusulkan, masing-masing siswa memperoleh gadget dan gratis kuota internet. Setelah dikalkulasi, dana BOS mampu mencukupi kebutuhan anggaran.
”Artinya, mencukupi. Misalnya, jika sebelumnya seragam sekolah ditanggung pemerintah, maka saat ini bisa saja dialihkan dulu untuk gadget. Program-program lain yang dirasa bisa dialihkan, seperti boardingschool dan pengadaan komputer, bisa dialihkan dulu,” harap dia.
Sementara itu untuk kuota internet, juga diberikan pemerintah. Agar penggunaanya tepat sasaran, maka gadget harus sudah di-setting hanya untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi gadget tak bisa digunakan untuk game online. Browsing pun hanya dibatasi web tertentu saja.
Heri Priyono-Riyan
