JEPARA(SUARABARU.ID) – Jumlah penderita covid-19 di Jepara yang terus naik diduga karena Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jepara tidak memiliki program yang jelas dan terukur, apalagi peta jalan.
Padahal dalam penanganan krisis seperti ini, harus ada peta jalan yang disusun dan disepakati bersama para pemangku kepentingan berdasarkan data dan kajian yang benar dan dikomunikasikan dengan baik kepada warga masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh aktivis sosial, Zakaria Anshori menanggapi hasil rapat terbatas GTPP Jepara, Selasa (30/1-2020) yang diumumkan oleh Ketua GTPP Jepara, Dian Kristiandi. Dugaan Zakaria itu muncul setelah membaca pernyataan Bupati Jepara sebagai ketua Gugus Tugas yang masih menunggu kajian dan rekomendasi Dewan Riset Daerah.
“Ketika warga Jepara yang terpapar covid-19 telah mencapai angka 376 orang, dan 28 orang meninggal, GTPP covid-19 malah masih menunggu kajian dan rekomendasi dari Dewat Riset Daerah (DRD) yang justru kapasitas dan kompetensinya diragukan. Saya mempertanyakan sumbangan pemikiran DRD terhadap daerah selama ini,” ujar Zakaria tegas.
Padahal GTPP Covid-19 Jepara sebenarnya telah memiliki rencana operasi yang tersusun cukup baik dengan mengacu strategi, program dari pusat dan provinsi. “Mengapa bukan itu yang kemudian dikaji ulang tetapi justru membuat sesuatu yang baru,” ujar Zakaria.
Menurut Zakaria, Bupati sudah mengeluarkan keputusan tentang tanggap darurat dan Perbup tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD 2020 sebesar Rp.203 milyar. Itu sudah cukup. Hanya saja aksi dan implementasinya yang kurang dan tidak padu” ungkapnya.
Sementara itu Tigor Sitegar, salah seorang pegiat budaya Jepara mengungkapkan, karena tidak memiliki program kerja yang jelas maka GTPP Covid-19 nampak kedodoran. Ketidaksiapan penanganan covid-19 sudah mulai nampak ketika banyak warga Jepara yang mudik dari Jakarta tanpa ada skrening khusus.
Ia juga mengungkapkan, keterlambatan dalam mencukupi APD bagi tenaga kesehatan membuat hampir 90 tenaga kesehatan terpapar virus corana. Ini sangat mengganggu pelayasan kesehatan masyarakat.
“Pasar yang telah menjadi klaster penyebaran juga dibiarkan tanpa penanganan khusus hingga menjadi sumber penularan. Demikian juga pasien positif yang kemudian di isolasi mandiri hingga menularkan virus ini kepada keluarga dan tetangganya. Sekarang telah ada perusahaan besar yang karyawannya juga positif terpapar” ujar Tigor Sitegar. Yang diperlukan adalah tindakan tegas serta koordinasi sebab Bupati telah menerbitkan Perbub tentang PKM.
Ia menilai, kalaupun ketetapkan tanggap darurat diperpanjang sampai September juga tidak akan memberikan dampak apa-apa. “Yang perlu dilakukan itu kerja dan tindakan nyata, bukan sekedar janji-janji tanpa bukti,” tegasnya.
Sebab yang dihadapi adalah pandemi. Saya khawatir 2 atau 3 hari lagi angka kita akan tembus 500 orang pasien covid. Sebab 1 pasien covid yang ditemukan akan dilakukan swab minimal 10 orang yang melakukan kontak. Kalau pasien yang ditemukan 64 seperti kemarin, maka tim akan menemukan sekitar 640 orang kontak erat yang harus di swab. Berdasarkan pengamatan kami, angka positifnya bisa mencapai 50 orang,” tegas Tigor Sitegar.
Hadepe – Ulil Abshor
