KUDUS (SUARABARU.ID) – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus menyiapkan anggaran Rp 5,5 miliar untuk program jaring pengaman sosial (JPS) bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) terdampak Covid-19. Para pelaku usaha mikro kecil tersebut akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Bambang Tri Waluyo mengungkapkan, anggaran JPS bagi usaha mikro tersebut berasal dari realokasi anggaran yang sedianya akan digunakan untuk permodalan 550 wirausahawan baru.
“Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, anggaran tersebut kita realokasi untuk bantuan JPS pelaku usaha mikro yang terdampak,”kata Bambang, Senin (13/4).
Menurut Bambang, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan jumlah pelaku Usaha Mikro yang terdampak. Data tersebut nantinya akan divalidasi untuk kemudian diajukan ke Bupati. Setelah itu, bantuan akan diserahkan secara transfer.
Terkait upaya validasi data, kata Bambang, pihaknya memastikan dan mengkonfirmasi kepada pihak Pemdes, apakah mereka terkena dampak atau tidak dalam menjalankan usaha.
“Kami juga minta pelaku usaha mikro kecil untuk proaktif dengan mendaftar ke desa masing-masing,”katanya.
Penerimaan bantuan ini, kata Bambang, diprioritaskan bagi usaha mikro kecil (UMK) yang terkena dampak virus korona. Sedangkan bagi pelaku usaha kecil menengah pihaknya akan mempertimbangkan lebih lanjut.
Dirinya menyebutkan jumlah UMKM di Kabupaten Kudus ini tercatat ada 13 ribuan. Sedangkan jumalah pelaku usaha mikro kecil hampir mencapai 10 ribuan.
Validasi Data
Terkait kucuran JPS yang diberikan, Bambang menyebutkan, para wirausaha yang terdampak akan diberikan bantuan selama tiga bulan. Terkait besaran, pihaknya masih mengkaji lebih lanjut karena harus menyesuaikan berapa jumlah penerimanya.
“Jumlahnya tergantung berapa usaha mikro kecil yang akan dapat,”tukasnya.
Sementara terkait penjaringan 550 wirausaha baru masih tetap dilakukan pada tahun ini. Mereka yang lolos mendapatkan bantuan modal, akan terlebih dulu diberikan pelatihan pengembangan wirausaha. Bagi mereka yang lolos akan mendapatkan bantuan modal yang per orangnya Rp 10 juta. Akan tetapi proses pencarian dana akan dilakukan pada 2021 mendatang.
”Begitu usai pelatihan akan dikaji kemabali. Memastikan para calon penerima bantuan hibah ini masih menjalankan usahanya apa tidak. Jangan sampai dana sudah dikucurkan usaha mereka tidak jalan,” jelasnya.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Kudus Nurhadi, mengapresiasi pengalihan anggaran kegiatan sebesar Rp 5,5 miliar dialokasikan bagi wirausaha yang terkena dampak Covid-19 ini. Pihaknya juga meminta, dinas bisa selektif dalam pengucuran dana tersebut. Supaya bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
”Kami harapkan data tersebut bisa segera divalidasi dan penerima tepat sasaran,” ungkapnya.
Tm-Ab
