SEMARANG (SUARABARU.ID) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berpredikat sebagai Kota Layak Anak (KLA). Meski begitu, Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar predikat tersebut tidak hanya berupa stempel.
Hal itu dikatakan Ganjar saat menghadiri acara Rapat Koordinasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng di MG Setos Semarang, Rabu (26/2/2020). Menurut Ganjar, daerah tidak boleh bangga hanya karena sudah memperoleh predikat KLA.
“Predikat Kota Layak Anak itu jangan hanya stempel, tapi harus diseriusi. KLA tidak boleh hanya statemen dan regulasi, tapi benar-benar harus sampai pada tingkatan implementasi,” kata Ganjar.
Kota Layak Anak ucap Ganjar harus menjadi tempat anak-anak bisa merasakan kenyamanan. Mereka bisa bermain, belajar dan beraktifitas tanpa merasa was-was.
“Predikat layak anak itu harus betul-betul dapat dirasakan dalam suasana kebatinan anak-anak. Mereka bisa mengatakan yah inilah tempat saya, saya tidak pernah merasa was-was dan bisa beraktifitas dengan baik,” imbuhnya.
Ganjar menerangkan, maraknya kasus perundungan, kekerasan terhadap anak dan lainnya, menjadi bukti bahwa predikat KLA tidak menjamin anak-anak bisa hidup dengan nyaman. Untuk menjamin bahwa daerah itu layak anak, menurut Ganjar harus dilakukan pengawasan serius.
“Pengawasan harus serius, perguruan tinggi harus dilibatkan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok peduli anak. Kejadian bullying di Purworejo menjadi momentum kita untuk melakukan evaluasi bersama dan menyeluruh,” tegasnya.
Pengawasan terhadap anak lanjut Ganjar sampai saat ini dirasa belum optimal. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak khususnya yang peduli terhadap anak bahu-membahu melakukan pendampingan.
Di lain sisi, Kepala DP3AP2KB Jateng, Retno Sudewi mengatakan, di Jawa Tengah mayoritas daerahnya sudah berpredikat Kota Layak Anak. Dari 35 Kabupaten/Kota, hanya tiga daerah yang belum berpredikat KLA, yakni Purbalingga, Wonogiri dan Banjarnegara.
“Kami akan terus mendorong daerah-daerah itu agar segera berpredikat KLA. Selain itu, kami juga akan terus melakukan evaluasi agar KLA dapat menjamin semua anak bisa bahagia,” ucapnya.
Dikatakan Retno, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Selain implementasi program KLA, dalam waktu dekat pihaknya juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Hery Priyono-Wahyu
