KUDUS (SUARABARU.ID) – Forum Komunikasi Difabel Kabupaten Kudus (FKDK) merasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Kudus. Pasalnya, janji bantuan anggaran dari Pemkab untuk penyelenggaraan Peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa waktu lalu, hingga kini tak kunjung dicairkan.
Ketua FKDK, Rismawan Yulianto mengungkapkan, kekecewaan ini lantaran pihak Pemkab Kudus berjanji akan memberikan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Akibatnya, kata Rismawan, dirinya harus nombok uang pribadi guna menutupi kekurangan biaya kegiatan tersebut.
“Ya, terpaksa kekurangan dana yang ada saya tutup dengan duit pribadi hasil kerja saya selama ini,”kata Rismawan, Rabu (25/12).
Rismawan kemudian menuturkan, awal mula dirinya berharap bantuan Pemkab terjadi tiga bulan sebelum pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar pertengahan Desember lalu. Saat itu, dirinya bersama anggota forum menghadap ke Plt Bupati Kudus HM Hartopo.
“Saat itu kami menghadap dan mengutarakan niat untuk menyelenggarakan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional. Saat itu, kami juga sekaligus menyampaikan proposal permohonan bantuan dana,”kata Rismawan.
Selanjutnya, proposal tersebut dibawa oleh Asisten III untuk selanjutnya didispo ke seorang staf Bagian Kesra. Dan saat itu, kami dijanjikan akan diberikan bantuan anggaran sekitar Rp 10 juta -Rp 15 juta guna penyelenggaraan acara tersebut.
Namun, pada kenyataannya hingga pelaksanaan peringatan Hari Disabilitas Internasional digelar pada 8 Desember 2019 silam, bantuan anggaran yang dijanjikan tak kunjung dicairkan. “Seminggu sebelum acara, saya sempat menghadap ke Kesra dan katanya tetap diusahakan untuk dibantu. Tapi kenyataannya, hingga kini sama sekali tak cair,”tandasnya.
Atas kejadian tersebut, Rismawan mengaku cukup kecewa. Kekecewaan tersebut lantaran Pemkab dinilai hanya memberi harapan palsu kepada para penyandang disabilitas yang ada di Kudus.
“Jadi, kekecewaan kami lebih dikarenakan ternyata Pemkab Kudus tidak memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas,”tandasnya.
Sementara, hingga kini pihak Kesra belum bisa dikonfirmasi atas persoalan tersebut. Namun, dari FKDK sendiri berencana akan datang kembali untuk menanyakan atas hal tersebut ke Kesra. “Ya, kami akan kembali menanyakan, mungkin dengan membawa banyak teman difabel untuk ke pendopo,”pungkas Rismawan.
Tm/Ab
