SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mempertanyakan kinerja dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang menjadi program Kejaksaan.
Menurutnya, keberadaan TP4D seringkali disalahgunakan oleh oknum yang berada didalamnya, termasuk rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan dengan melakukan ‘kongkalikong’ sehingga menurunkan kualitas pekerjaan.
“Kami jelas mempertanyakan dengan adanya TP4D ini apakah mempercepat atau justru malah memperlambat pembangunan?,” katanya, Kamis (14/11/2019).
Lebih jauh politisi dari PDIP ini berharap TP4D di Jateng bisa bersikap profesional. Sementara di sisi lain, para rekanan juga harus tertib dan tak menggunakan nama pejabat untuk memenangkan lelang.
“Sering kita temui rekanan seenaknya sendiri menggarap proyek karena merasa dekat dengan anggota TP4D. Jangan sampai kejadian di daerah lain, seperti ada bangunan sekolah yang baru diresmikan setahun tapi malah ambruk, atau jembatan sudah rusak padahal baru selesai dibangun,” pungkasnya.
Tak hanya itu saja, ketua dewan yang biasa disapa Bambang Kribo ini juga mengajak jajaran pemerintah daerah bekerja profesional dan menjauhi perilaku korup. Hal itu diperlukan untuk mendukung langkah Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan ekonomi.
“Hal itu seperti imbauan yang disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompimda di Sentul, Rabu (13/11/2019). Oleh karenanya saya meminta imbauan Presiden itu benar-benar dilaksanakan, tidak hanya oleh anggota legislatif, tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Bambang menegaskan, perilaku korupsi akan menghambat pembangunan. Terlebih, perilaku tersebut tidak mengenal kelembagaan baik itu legislatif, eksekutif, kepolisian, hingga kejaksaan.
Di lembaga legislatif termasuk DPRD Jateng yang saat ini dia pimpin bisa saja terjadi. Karenanya dia berpesan khususnya kepada anggota DPRD Jateng untuk profesional melaksanakan tugasnya dan tidak bertindak di luar kewenangan.
“Saya berharap anggota DPRD Jateng profesional menjalankan 3 tupoksinya yakni legislasi, budgeting dan kontrol. Jangan melaksanakan tugas eksekutif, kita ini bukan eksekutor,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng tersebut.
Menurutnya, dalam Rakornas itu Presiden Jokowi memberikan tekanan kepada jajaran Polri dan Kejaksaan untuk serius mendukung investasi, bukan malah menghambat. Karenanya dia meminta proses perizinan yang menyulitkan untuk dipermudah. (suarabaru.id)
