SURAKARTA – Tidak puas hanya dengan melibatkan kaum disabilitas di setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Bakal menerapkan desa inklusif di seluruh Jawa Tengah. Dalam tiga Minggu ke depan Ganjar menargetkan pendataan penyandang disabilitas di seluruh Jateng selesai.
Lima tahun terakhir di setiap penyelenggaraan Musrenbangwil di enam keresidenan Jawa Tengah, penyandang disabilitas memang selalu mendapat ruang pertama untuk menyampaikan usulan pembangunan, selain komunitas perempuan dan komunitas anak. Tapi menurut Ganjar itu tidaklah cukup untuk pemenuhan pelayanan penyandang disabilitas.
“Kebijakannya memang harus sampai di level desa. Ini juga memerlukan keberanian dari kepala desa. Pemprov telah melakukan itu tinggal sekarang kabupaten sampai desa mengikuti,” kata Ganjar di Surakarta saat berbincang dengan tokoh-tokoh peduli disabilitas dari beberapa daerah, Selasa (10/9).
Terlebih dengan adanya UU nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur pemenuhan Ratifikasi Konvensi Hak Penyadang Disabilitas sampai tingkat desa. Sekarang persoalannya adalah pendampingan khusus kepada kepala desa, salah satu tugasnya adalah memberi indikator klasifikasi penyandang disabilitas.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah data penyandang disabilitas yang valid di seluruh desa. Di Jawa Tengah ada 7809 desa. Jika itu terealisasi, bisa dijadikan basic untuk membuat kebijakan pemerintah,” katanya.
Sebagai langkah awal Ganjar mengatakan Jawa Tengah siap jadi starting poin nasional yang desanya menerapkan sistem Inklusif. Bahkan kalau pendataan bisa dilakukan dalam waktu dekat, di tahun anggaran 2020 nomenklatur untuk pemenuhan layanan disabilitas bisa direalisasikan.
“Dispermasdesdukcapil Jateng saya targetkan dalam tiga Minggu pendataan penyandang disabilitas selesai. Syukur-syukur nanti bisa masuk di anggaran perubahan. Tapi ya semua pihak harus turun tangan, pendamping desa, LSM, komunitas dan lainnya harus kerja cepat untuk ini,” katanya.
Temu tokoh yang peduli penyandang disabilitas itu diikuti perwakilan beberapa daerah. Dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Nusa Tenggara Timur. Mama Marta, salah satu tokoh peduli penyandang disabilitas dari Sumba, NTT mengatakan persoalan mendasar untuk penerapan desa inklusif adalah single data.
“Yang dilakukan Jawa Tengah sangat tepat, Pak Ganjar sangat inovatif dengan melibatkan penyandang disabilitas di setiap Musrembang. Saya rasa Jawa Tengah sangat memungkinkan jadi yang pertama menerapkan desa inklusi di tanah air,. Apalagi tadi dinasnya mengatakan siap mengumpulkan data dalam tiga Minggu,” katanya.
Desa inklusi merupakan desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyadang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa.
“Namun yang juga jadi tantangan besar adalah perubahan mindset dalam memandang posisi disabilitas. Komitmen bersama harus kita ciptakan untuk mewujudkan ini,” katanya. (suarabaru.id)
