KUDUS – Bupati Kudus H.M. Tamzil dan Wakil Bupati H.M. Hartopo menemui Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) di Command Center, Kamis (20/6).
H.M. Tamzil berpesan kepada para TPP P3MD sebagai pendamping Pemerintah Desa untuk menyinkronkan program pemerintah desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus.
H.M. Tamzil, berpendapat bahwa TPP P3MD memegang peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai tenaga profesional, TPP P3MD, diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai agen pemerintah daerah untuk membina pemerintah desa.
Secara garis besar, H.M. Tamzil mengimbau TPP P3MD untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya untuk pengelolaan dana desa. Program pemerintah desa juga harus disinkronkan dengan program pemerintah daerah.
“Kalau APBN dari pusat untuk desa dikelola dengan baik, terbuka, transparan, dan tepat sasaran, dalam kurun waktu 5 tahun, desa selesai pembangunan infrastrukturnya.”
”Pendampingan desa agar dana digunakan secara tepat, efektif dan efisien. Disinkronkan RPJMD bupati dengan pemdes. Priorotas utama adalah untuk infrastruktur desa, bagaimana desa tidak banjir, jalan bagus, dan adanya sumur resapan,” tuturnya.
Purwanto dari TPP P3MD Kecamatan Bae mengungkapkan adanya kendala di lapangan terkait regulasi. Dirinya dan kawan-kawan berharap adanya kemudahan dalam regulasi pemerintah daerah tentang BUMDes.
“Menjadi kendala adalah regulasi, kami berharap regulasi BUMDes dipermudah lagi dengan pengerucutan regulasi yang berkaitan. Memang sudah ada dalam bentuk detail-detailnya, tapi pemerintah desa masih khawatir menggunakannya,” jelasnya.
Mendengar laporan tersebut, H.M. Tamzil, mengatakan, senantiasa membuka pintu komunikasi dengan TPP P3MD. Saat ini, laporan dapat disampaikan melalui sosial media dan WhatsApp Lapor Tamzil.
Terkait masalah di lapangan, Wakil Bupati H.M. Hartopo menemukan adanya hibah sumur bersih dari kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang terbengkalai.
Masalah tersebut ditemukan ketika H.M. Hartopo meninjau balai Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, beberapa waktu lalu. Hibah sumur bersih terbengkalai karena tekendala mekanisme pemberian hibah yang seharusnya melalui pemkab terlebih dulu.
Hal itu dirasa sangat disayangkan, karena air bersih merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat.
“Ada hibah air bersih belum efektif karena belum didistribusikan ke warga, mekanismenya dihibahkan ke kabupaten dulu baru ke desa, sampai saat ini belum ada laporan.”
”Dari desa belum bisa memanfaatkan dan belum didistribusikan, padahal serah terima sejak 2017. Kami khawatirkan apabila tidak segera difungsikan airnya akan terkontaminasi dan gensetnya rusak karena jarang dipakai,” jelasnya. H.M. Hartopo menginstruksikan TPP P3MD Kecamatan Gebog untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut.(SuaraBaru.id)
