MAGELANG – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Fatkul Akli, Dusun Banaran, Desa Ketangi, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Moh Al Zaelani, menolak ajakan aksi people power yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 Mei mendatang. Aksi itu disebut-sebut terkait dengan adanya dugaan kecurangan Pemilu 2019.
”Saya menolak akan adanya aksi people power 22 Mei. Mari kita jaga persatuan dan keutuhan NKRI karena NKRI harga mati,” tegasnya, Selasa (14/5) sore.
Dia menilai ajakan aksi people power meresahkan masyarakat. Hasil pantauan dia, ajakan aksi tersebut banyak diserukan dan tersebar melalui sejumlah media sosial, belakangan ini. Itu terkait menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang.
Menurut dia, sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren, serta pemuka agama di wilayah itu secara tegas menolak aksi people power. Dengan pertimbangan karena aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat. Lebih baik menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada yang berwenang, yakni KPU RI.
”Kami mengajak seluruh masyarakat Kaliangkrik, Magelang untuk saling menjaga ketertiban dan kenyamanan, terlebih pada bulan suci Ramadan ini. Mari kita percayakan hasil Pemilu 2019 kepada petugas penyelenggara pemilu atau KPU. Bila tidak puas, silahkan menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku,” kata pria dengan nama panggilan Jaelani ini.
Menurut dia, people power itu berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu dia mengajak para ulama maupun tokoh agama di Tanah Air untuk tidak terpancing terhadap ajakan yang bisa mengancam keutuhan NKRI. ”Mari kita jaga kerukunan demi keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila ini,” tandasnya. (ach)
