MEDAN – Panglima perang Kerajaan Perancis, Napoleon Bonaparte, lahir Tanggal 15 Agustus 1769. Tokoh legendaris yang masyhur mendunia ini, pernah mengatakan: ”Gaung pemberitaan pers melebihi ledakan seribu bedil.” Dia begitu memahami betapa penting peran pemberitaan dalam mendukung eksistensinya, untuk menggapai sukses berkarir sebagai pemimpin bangsa.
Tahun 1802, Napoleon Bonaperte, dipilih oleh rakyat Perancis menjadi konsul, dan selang dua tahun kemudian dinobatkan sebagai kaisar. Setelah sebelumnya, pada usia 25 tahun, dipercaya menjadi panglima prajurit Kerajaan Perancis. Popularitasnya melambung oleh pemberitaan koran. Selama 11 tahun, dia sukses memimpin serangkaian perang dan penaklukan. Sebagai salah satu panglima besar di dunia, riwayat penaklukan dan strategi perangnya, dipelajari oleh sekolah-sekolah di dunia.
Tentang roh betapa penting peran media massa dalam mendukung sukses Napoleon Bonaparte, menginspirasi jajaran DPRD Kabupaten Wonogiri, utamanya yang berkaitan dengan filosofi ‘gaung pemberitaan media pers melebihi ledakan seribu bedil.’ Hal ini yang mendorong jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri, peduli mengajak para awak media massa untuk melakukan studi banding ke DPRD Kota Medan dan ke DPRD Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Studi banding yang melibatkan biro travel Nabila Tour ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Sunarmin, didampingi Wakil Ketua Dekik Suhardono, Ketua Komisi 1, Sugeng, Ketua Komisi 2, Sardi, dan Ketua Komisi 4, Sriyono, serta Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Wonogiri, Sutopo, bersama staf. Di DPRD Kota Medan, diterima oleh Kabag Perundang-undangan Hasanudin. ”Di Kota Medan ada 43 orang wartawan yang selama ini setia melakukan peliputan kegiatan di DPRD,” jelas Hasanudin.
Eksistensi para insan pers dari media cetak, eletronik maupun media online, ini dinilai memberikan kontribusi positif. Khususnya dalam pemberitaan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD. Berkat adanya kerjasama dengan awak media, menjadikan kegiatan yang dilakukan para legislator di Kota Medan, dapat terpublikasikan secara luas kepada masyarakat. ”Kami bermitra dan menempatkan media untuk menjadi corongnya DPRD,” tegas Hasanudin.
Untuk kepentingan publikasi, DPRD Kota Medan terbuka kepada para wartawan. Dibangun komunikasi dua arah antara DPRD bersama insan pers dalam bingkai kemitraan yang saling mendukung. Para pimpinan dan masing-masing anggota Dewan, memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan kepada awak media, termasuk masing-masing farksinya. Ekspose berita DPRD, dikliping sebagai dokumentasi di Sekretariat Dewan (Sekwan). Termasuk pemberitaan yang diunggah oleh media online, di-print untuk ikut pula dijadikan kelengkapan dokumentasi.
DPRD Kota Medan memiliki gedung perkantoran yang menjulang tinggi dalam konstruksi bertingkat-tingkat. Pemkab Kota Medan memungkinkan membangun gedung perkantoran Dewan secara megah, mengingat APBD Kota Medan mencapai Rp 5,7 triliun, dan posisinya berada di ibukota Provinsi Sumatera Utara, sebagai Kota Raya terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabya. Jumlah APBD Kota Medan ini, terhitung berlipat dua kali dibandingkan dengan APBD Kabupaten Wonogiri yakni sebesar Rp 2,3 triliun.
Di lokasi terpisah, M Rafi Ginting dan Onasis Sitepu, yang tampil mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Karo, juga memberikan penegasan sama. Ketika menerima rombongan Pimpinan DPRD Wonogiri bersama para awak media, Rafi Ginting dan Onasis Sitepu, didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Karo, Petrus Ginting, dan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kabupaten Karo, Joko Sujarwanto. ”Selama ini, hubungan kami dengan pers berjalan baik, tidak ada yang saling menyudutkan,” jelas Onasis Sitepu. Politikus dari Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Karo ini, menyebutkan, hubungan baik ini terwujud pula dengan sesama individu para anggota Dewan. Kata Onasis Sitepu, untuk kegiatan studi banding bersama para awak media belum pernah dilakukan DPRD Kabupaten Karo. ”Kedatangan DPRD Wonogiri bersama para wartawan Wonogiri ini, menjadi inspirasi bagi kami untuk kelak dapat menirunya,” jelasnya.
Lembaga legislatif Kabupaten Karo memiliki 35 anggota Dewan, terdiri atas 7 fraksi. Kursi pimpinan diduduki anggota dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan. Jumlah APBD Kabupaten Karo Rp 1,6 tirilun, dengan PAD sebanyak Rp 104 miliar. Penyumbang Pendapatan Aseli Daerah (PAD) Kabupaten Karo, datang dari retribusi wisata dan pajak hotel, juga dari air mineral bersumber mata air gunung yang dikelola oleh Aqua, yang memberikan kontribusi setiap liter Rp 200,- atau per tahun sekitar Rp 12 miliar.(suarabaru.id/bp)
